oleh

Kasus Pengadaan Tandon BPBD Tunggu Kepastian Kejari Pamekasan

KABARMADURA.ID, Pamekasan -Inspektorat Pamekasanmengkonformasi, dugaan kejanggalan pada pengadaan tandon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan benar terjadi.

Pada pengadaan sarana cuci tangan dalam penanganan wabah Covid-19 tersebut, ditemukan ketidaksesuaian berupa kelebihan bayar dan kekurangan volume secara fisik.

Kepala Inspektorat Pamekasan Moh. Alwi mengatakan, permintaan audit atas pengadaan tandon tempat cuci tangan, datang dari pihak BPBD sendiri. Atas permintaan tersebut, pihaknya melakukan audit pada bulan September lalu.

Dari hasil audit yang dilakukan, diemukan ketidaksesuaian pada proses pengadaan dengan rencana anggaran belanja (RAB). Ketidaksesuaian itu berupa kelebihan bayar dan kekurangan volume secara fisik.

“Kami lihat tandonnya, kemudian kita lihat RAB-nya. Di RAB ada barang tapi di tandonnya tidak ada. Maka itu kita klaim,” ujarnya.

Setelah pihaknya memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada BPBD, maka BPBD diharuskan untuk menindaklanjuti kepada rekananya. Bahkan, ungkap Alwi, laporan dari 12 rekanan pelaksana pengadaan,semuanya ada ketidaksesuaian.

Sesuai aturan, BPBD diharuskan mengembalikan seluruh uang yang diklaim Inspektorat ke kas daerah dalam tempo 60 hari pasca terbitnya LHP. Karena berpotensi terjadi kerugian daerah. Namun hingga saat ini BPBD hanya mengembalikan sebagian.

“Tapi kami minta progres report. Tapi sejauh ini belum melewati deadline,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir mengatakan, pihaknya belum menerima tembusan LHP secara resmi. Namun jika sudah ditemukan ada klaim dari Inspektorat, maka BPBD harus segera mengambalikan uang negara sebelum tempo.

“Harusnya setelah ada temuan dari Inspektorat, sejak diserahkan hasil temuan itu harus sudah ditindaklanjuti oleh BPBD,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kajian Mahasiswa dan Pemuda Pamekasan (FKMPP) Umar Faruq secara resmi melaporkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Pamekasan Akmalul Firdaus ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Selasa (3/10/2020).

Laporan tersebut berdasar pada temuannya berupa dugaan mark up anggaran pengadaan tandon dengan harga setiap unit Rp2,9 juta. Menurutnya, hal itu melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Menghindari dan Mencegah Pemborosan Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

“Kasus ini harus segera dproses secara hukum, agar menjadi jera dan tidak lagi kegiatan proyek yang disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Pamekasan Hendra Purwanto mengatakan, laporan tersebut sudah masuk kepada kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) namun belum terdisposisi. Namun demikian, pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut sebagaimana arahan dari kajari.

“Kami akan tangani kasus ini sampai tuntas sebagaimana arahan pimpinan nanti,” ujarnya.

Diketahui, total anggaran pengadaaan tandon dan sarana pendukungnya sebesar Rp4 miliar. Dari dana itu, BPBD Pamekasan dibelanjakan dalam 1.550 unit. Pengadaannya dilaksanakan 12 CV dengan sistem penunjukan langsung. Setiap unit tandon dan sarana pendukungnya dianggarkan sebesar Rp2,9 juta.

Namun, FKMPP menganggap harga per unitnya tidak wajar. Sebab, harga wajarnya seharusnya hanya Rp1,6 juta, sehingga total anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp2,5 miliar. Atas kejanggalan itu, FKMPP melaporkan masalah itu ke Kejari Pamekasan. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed