Kasus Penistaan Agama di Bangkalan Dituntut  2 Tahun

  • Bagikan
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M) DARING: Kondisi proses sidang penistaan agama yang dilakukan oleh ASN di Bangkalan, Senin (14/12/2020).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN– Kasus penistaan agama yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bangkalan memasuki babak baru. Pengadilan Negeri (PN) menggelar sidang pledoi. Dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum (JPU) menuntut penjara 2 tahun dan denda Rp1 miliar. Senin, (14/12/2020)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Immanuel Ahmad menyampaikan, terdakwa dengan inisial AHB meminta dibebaskan. Sebab, dalam pengakuannya merasa tidak bersalah atas apa yang dia lakukan.

“Karena alasan-alasannya terdakwa mengaku tidak bersalah. Seperti pembelaanya mengaku, mengupload kata-kata itu bukan dari dia tapi dari sumber lain,” ujarnya.

Immanuel yang sebagai JPU dalam persidangan itu mengungkapkan, terdakwa menyebutkan postingan itu merupakan copy paste. Kemudian terdakwa menulis ulang di sosial medianya.

“Kami yakin yang di posting terdakwa adalah sumber pertama, karena dia tidak bisa menyebutkan sumbernya,” ungkapnya.

Sebab, masih menurut Immanuel, jika hal tersebut benar hasil salinan seharusnya bisa menerangkan alamat linknya. Namun, terdakwa tidak bisa menerangkan sumbernya dan tidak bisa membuktikan kalau itu copy paste.

Sementara itu, hakim dalam sidang itu,  Maskur Hidayat menuturkan, terdakwa meminta dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Tapi, dia belum bisa memberikan tanggapan apakah yang diungkapkan terdakwa ini benar atau tidak. Sebab, dia akan melihat jauh tentang bukti-buktinya terlebih dahulu.

“Kami akan musyawarahkan dulu, baru bisa kami sebut apakah terdakwa bersalah atau tidak. Minggu depan baru bisa dilihat bersalah atau tidak saat sidang putusan,” tandasnya. (ina/mam)

Baca juga  Rampok Pemotor saat Bersantai, Dua Begal Ditembak Polisi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan