oleh

Kasus Pernikahan Siri di Pamekasan Masih Tinggi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Nikah siri di Pamekasan masih tinggi. Hal ini diketahui dari semakin banyaknya pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama (PA) Pamekasan. Pada tahun 2018, terdapat 558 pengajuan isbat nikah. Sementara sampai akhir Maret 2019, tercatat 129 pengajuan isbat nikah.

Hal itu diungkapkan Panitera Muda (Panmud) Hukum Pengadilan Agama (PA) Hery Kusnendar. Ia membenarkan, angka pernikahan siri di Kabupaten Pamekasan masih tergolong tinggi. Untuk itu ia berharap agar pernikahan secara siri ditinggalkan karena cenderung merugikan kaum perempuan. Mereka yang sudah kadung nikah siri bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama.

Hery menambahkan, mengurus isbat nikah  sebenarnya mudah. Pemohon bisa datang ke pengadilan agama untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan.

“Nanti akan kami cek sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada,” katanya, Minggu (7/4).

Dalam prosesnya, Hery menuturkan, hakim bisa saja menolak permohonan isbat nikah  yang diajukan. Permohonan isbat nikah tidak akan dikabulkan jika pemohon tidak memenuhi syarat rukun nikah, seperti tidak ada saksi dan wali dalam pernikahan tersebut.

“Kami hanya memutuskan, nanti KUA yang akan memberikan akte nikahnya,” paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menyampaikan, nikah siri sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berumah tangga. Situasi ini yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar Kemenag bersama PA dalam meminimalisir nikah siri di Pamekasan.

“Semua OPD terkait harus selalu melakukan penyadaran terhadap masyarakat,” pintanya.

Ismail menyebut dampak dari pernikahan siri ialah masa depan buah hatinya kelak. Mengingat beberapa administrasi tidak bisa diurus tanpa adanya buku nikah. Mulai dari pembuatan akta kelahiran, administrasi pendidikan, bahkan pelaku nikah siri pun terkendala saat hendak melakukan ibadah umrah dan haji.

“kaum hawa pun tidak ada garansi setelah melakukan nikah siri. Apalagi terjadi keretakan rumah tangga di kemudian hari,” kata Ismail.

Dalam Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan perkawinan sah bilamana sesuai dengan norma agama yang berlaku dan dicatatkan. Oleh sebab itu, pernikahan siri tidak dianjurkan dan menyalahi UU.

“Walaupun dari aspek menghindari zina tetapi jauhkanlah dari pikiran untuk menikah secara siri. Intinya nikah siri itu kerugiannya banyak, sementara untungnya tidak ada,” pungkasnya. (km46/pai)

Komentar

News Feed