Ikat Pembayaran Lahan Pembebasan Kali Kamoning Sampang dengan Perjanjian Bermaterai

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) BERLANJUT: Alat berat jenis bego melakukan pengerukan di bantaran sungai Kali Kamoning Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Belum terbayarnya pembebasan lahan milik warga untuk proyek Kali Kamoning mulai menuai sorotan wakil rakyat. Mereka meminta, perjanjian pembayaran harus jelas dan terdokumentasi. Bahkan, perlu adanya legalitas hukum atau materai. Sehingga, lahan yang terkena imbas mega proyek pemasangan sheet pile bisa dibayar sesuai harga dan luas tanah.

Sebab, selama ini lahan belum dibebaskan. Namun, pekerjaan proyek tetap digelar di sejumlah titik tanah milik warga. Sehingga, keamanan pembayaran tanah warga harus terjamin. Yakni, dengan adanya perjanjian kesepakatan kedua belah pihak. Yakni, antara pemilik dan pemerintah daerah yang memanfaatkan lahan.

“Jika ada perjanjian, maka sudah jelas ada komitmen diantara keduanya. Pemilik tanah secara resmi menjual lahannya. Sementara pemerintah, harus melakukan kewajibannya membayar pembelian lahan milik warga,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sampang Subhan, Minggu (8/8/2021).

Menurutnya, pada prinsipnya sangat mendukung pelaksanaan proyek normalisasi Kali Kamoning. Sebab, akan berdampak luar biasa terhadap pengendalian banjir. Namun, berbicara mengenai hak warga sekitar proyek juga harus terjamin. Jika sudah ada perjanjian, maka warga tidak akan merasa waswas akan pembayaran lahan yang terpakai.

“Sebaliknya, pemerintah juga lebih aman. Sehingga, tidak ada perubahan harga lahan sesuai yang sudah disepakati di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan, ada perubahan kebijakan dari pemerintah maupun ada perubahan regulasi soal penganggaran. Sehingga, dokumen perjanjian akan menjadi bukti, jika pemerintah mempunyai hutang dalam pembayaran atas lahan milik warga,” jelasnya.

Untuk diketahui, proyek Kali Kamoning sengaja dibangun untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun. Bahkan, anggaran pembangunannya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Diperkirakan, akan menelan dana hingga Rp1,3 triliun. Sehingga dipastikan, pembangunan akan berlangsung hingga selesai.

Informasi yang dirangkum Kabar Madura, penyebab banjir sejak dulu akibat Kali Kamoning tidak mampu menampung debit air. Sehingga, air hujan meluap di semua sisi. Sedangkan, Kali Kamoning hanya mampu menampung 50 persen dari sekitar 400 meter kubik air.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Sampang Indah Sri Wahyuni mengaku, hal itu tetap dilakukan. Sehingga, pemerintah juga mempunyai bukti perjanjian dengan pemilik tanah. Hanya saja, sampai saat ini masih ada yang belum sepakat soal harga.

“Yang menjadi kendala, saat ini belum bisa dilakukan pembayaran. Sementara, warga mendesak agar segera dibayar dan kami akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat,” responnya.

Indah menjelaskan, sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan tahun ini. Namun, ternyata anggaran yang dialokasikan harus dipangkas. Akibat adanya refocusing tahap 3. Sehingga, untuk sementara pemerintah menunda pembebasan lahan. “Rencana pembebasan lahan, akan diambil alih BBWS. Namun, rencana itu juga terancam gagal. karena, info terakhir anggaran pemprov terkena refocusing juga,” tukasnya. (man/ito)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *