KM.ID | SUMENEP — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep merespon baik tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep mengenai terbitnya kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Mereka berjanji akan segera layangkan surat ke DPR RI.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, tuntutan mahasiswa akan terus dikawal hingga nantinya menghasilkan kebijakan yang positif bagi masyarakat.
“Nantinya, permintaan masyarakat akan dilayani serta akan ditindaklanjuti hingga DPR RI. Sehingga, menjadi keputusan yang benar-benar pro pada rakyat,” katanya, Selasa (26/9/2022).
Pihaknya juga mengapresiasi terhadap mahasiswa atas aksi yang dilakukan. Menurutnya, aksi mengenai penolakan kenaikan BBM merupakan hal yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa ada keraguan apa pun, kami menerima tuntutan ini, dan akan ditindaklanjuti,” tegas dia.
Sikap senada juga ditunjukkan perwakilan dari setiap fraksi di DPRD Sumenep. Bahkan mereka tanpa ragu langsung menandatangani surat berisi sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang disodorkan mahasiswa.
Kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumenep Juhari, suara mahasiswa adalah perwakilan dari masyarakat. Oleh karena itu, dia dengan rela menandatangani surat itu serta siap membantu agar BBM dapat diturunkan harganya.
Dukungan juga datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumenep Sami’oeddin. Menurutnya, tema aksi dari Aliansi BEM Sumenep sangat menyenangkan bagi masyarakat. Karena berkaitan dengan masyarakat banyak.
“Tadi langsung saya tanda tangani mengenai draf tentang penolakan BBM,” tukasnya.
Ketua Fraksi Gabungan Nasdem Hanura Sejahtera DPRD Sumenep Akis Jazuli mengutarakan, bahwa pada prinsipnya DPRD Sumenep seirama dan selaras dengan aksi yang dilakukan mahasiswa itu.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumenep melakukan aksi tentang penolakan kenaikan harga BBM. Awalnya, sekitar pukul 09.00, mereka berdemo di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Aksi berlangsung hingga pukul 10.30 dan sempat ditemui Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah. Setelah itu keliling Kota Sumenep dan mendatangi kantor DPRD sekitar pukul 10.55. Mereka sempat memeriksa setiap ruangan untuk memastikan hadirnya anggota DPRD Sumenep.
Moh Naufal Abror yang menjadi koordinator aksi mengatakan, terdapat tiga tuntutan dalam aksi itu, yakni turunkan harga BBM, mendesak Pemkab Sumenep untuk bersepakat menolak kenaikan harga BBM, dan mendesak DPRD Sumenep dalam kurun waktu 1×24 jam untuk segera melayangkan surat penolakan kepada DPR RI terkait kenaikan harga BBM.
Diketahui, pada Sabtu (3/9/2022), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu perliter, solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Reporter: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
