oleh

Keadilan bagi Seluruh Tubuh Perempuan

Pancasila, sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak berlaku pada tubuh perempuan. Karena sejatinya tidak ada keadilan bagi tubuh perempuan. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang masih terjadi hingga saat ini. Di Indonesia masih banyak kasus kekerasan seksual bagi perempuan dari sabang hingga merauke.

Fakta kekerasan seksual di Indonesia tercatat dari data Komnas Perempuan ada 5.280 kasus kekerasan seksual pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ada 4.898 kasus kekerasan seksual dan 659 kasus kekerasan berbasis Gender Online atau KBGO pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2020. Sedangkan dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, tahun 2020 setidaknya ada 6.177 kasus kekerasan sksual di Indonesia.

Banyaknya kasus yang mencapai ribuan ini sangat miris. Terlebih regulasi untuk perlindungan perempuan korban kekerasan seksual masih belum di ketok palu. Akibatnya korban kekerasan seksual minim perlindungan hukum dan tidak bisa memperoleh keadilan secara utuh bagi tubuhnya.

Salah satu kasus yang pernah saya temui sebagai jurnalis yakni kasus yang ada di daerah Kabupaten Bangkalan, Madura. Perempuan berinisial NA asal Kecamatan Klampis, Bangkalan. Kasusnya sudah bergulir sejak tahun 2020 lalu. Karena minimnya regulasi yang mengikat pelaku kekerasan dan pelecahan seksual, NA belum mendapatkan keadilan.

Kasus pelecehan yang terjadi dengan pelaku yang merupakan kepala sekolah tersebut belum selesai. Beberapa kali sidang sudah dia jalani, tapi belum ada hasil yang mampu membuat pelaku terbukti bersalah.

Parahnya saat sidang di Pengadilan Negeri Bangkalan 24 Februari lalu pelaku menuding bahwa korban berbohong. Padahal korban memiliki bukti kuat pelecehan tersebut. Antara lain, bukti screenshoot permintaan maaf pelaku atas perbuatannya. Juga bukti pakaian korban yang robek saat ditarik pelaku ketika kejadian berlangsung.

Beberapa kali NA mengaku, dimediasi oleh beberapa pihak dari pelaku. Mulai keluarga pelaku, tokoh masyarakat di desa pelaku hingga kepala desa pelaku agar membatalkan atau mencabut berkas kasus tersebut. NA juga mengatakan, dia juga sempat ditawari uang oleh pelaku agar tidak membesarkan masalah tersebut.

Saat dimediasi di luar persidangan, salah satu mediator dari pelaku mengungkapkan NA tidak akan menang dalam kasus itu karena pelaku merupakan saudara tokoh masyarakat di desanya. Namun, perempuan berumur 24 tahun itu tidak bergeming dan melanjutkan kasusnya.

Karena lagi-lagi masih lemahnya perlindungan perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Hingga sidang kedua pada tanggal 31 Maret lalu, pelaku dengan inisial MS belum mendapat keputusan bersalah dari Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan.

Dari kejadian itulah, payung hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual jelas sangat dibutuhkan. Dimana keadilan dan payung hukum korban kekerasan dan pelecegan seksual tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Mengingat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana hanya mencakup dua hal yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Hal inilah yang membuat sulit kasus NA untuk mendapatkan keadilan.

Sedangkan dalam RUU PKS, kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi sembilan jenis. Mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi,  perkosaan, pemaksaan perkawinan,  pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Dari sini, pentingnya pengesahan RUU PKS harus segera dilakukan. Agar selanjutnya tidak ada kasus seperti NA lagi dikemudian hari yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan.

Dari Perempuan untuk Perempuan

Berbagai upaya untuk mengesahkan RUU PKS tengah diperjuangkan dari berbagai elemen. Mulai dari aktivis, mahasiswi, tokoh publik, organisasi, komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga produk kecantikan dari The Body Shop Indonesia tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan pentingnya pengesahan RUU PKS bagi perempuan.

Upaya mereka mulai dari melakukan aksi, turun ke jalan, audiensi, membuat selebaran dan mengumpulkan tanda tangan persetujuan disahkannya RUU PKS tengah dilakukan. Produk kecantikan The Body Shop Indonesia telah mengkampanyekan pentingnya RUU PKS ini sejak tahun 2020 lalu. Kampanye tersebut berupa adanya sebuah dorongan pengesahan RUU PKS menjadi UU melalui gerakan #TBSFightForSisterhood.

Gerakan ini sendiri atau #TBSFightForSisterhood adalah gerakan solidaritas antarperempuan terbesar di Indonesia yang digalang untuk menghapus kekerasan seksual. Khususnya terhadap perempuan sebagai korban terbanyak. Dalam gerakan itu, kampanye yang dilakukan The Body Shop Indonesia dalam mengumpulkan tanda tangan dengan target 500.000 tanda tangan untuk petisi sahkan RUU PKS melalui laman website https://www.tbsfightforsisterhood.co.id. Melalui lama website itu, saat ini The Body Shop Indonesia telah mengumpulkan 480.583 orang telah menandatangani petisi pengesahan RUU PKS itu.

Penulis : Fa’in Nadofatul M.

Komentar

News Feed