oleh

Keberadaan Kartu Tani Justru Dirasakan Batasi Kerja Petani

KABARMADURA.ID, Sampang – Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Sampang melakukan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (1/10/2020). Mereka manyampaikan keluhan petani terkait adanya kartu tani yang justru dinilai memberatkan.

Dikatakan memberatkan, lantara di tahun 2020, pendistribusian pupuk subsidi harus memilii kartu tani. Sedangkan untuk mendapatkan kartu tani tersebut, petani harus terdaftar di kelompok tani (poktan).

Hal itu yang menjadi alasan banyak petani merasa dibatasi dalam bertani. Terlebih, tidak akan bisa menerima pupuk subsidi jika tidak memiliki kartu tani. Adapun untuk beli pupuk nonsubsidi, akan lebih mahal.

Dari keluhan tersebut, penyuluh lapangan masih dalam proses merevitalisasi kelompok untuk diperbaharui keanggotaannya. Setelah direvitalisasi, petani yang tergabung akan didaftarkan ke rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK) periode 2021.

Syarat untuk bisa didaftarkan, cukup dengan nomor identitas kependudukannya (NIK). Sehingga petani bisa mengambil pupuk subsidi, meski kartu tani belum aktif, namun hal itu juga harus mengisi formulir yang akan diajukan ke perbankan.

Sebagaimana disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispertan Sampang, Suyono,  penebusan pupuk subsidi saat ini harus disertakan dengan kartu tani. Namun, karena banyak petani yang mengeluh akibat tidak tergabung di kelompok tani, pihaknya membenahi proses penebusannya.

Terdapat dua poin yang perlu dibenahi, pertama, penyalur pupuk sendiri, kemudian petani terdaftar di e-RDKK tahun 2020. Sisa petani yang tidak terdaftar e-RDKK, pihaknya mengaku akan terus memperjungkan agar dapat kartu tani, minimal terdaftar di e-RDKK tahun 2021.

“Apabila kartu tani itu belum aktif dan belum isi kuotanya, maka petani itu bisa menebus dengan menggunakan formulir yang ditandangani oleh ketua kelompok dan diketahu penyuluh, tetapi itu bagi petani yang terdaftar di e-RDKK 2020, bukan 2021,” ungkapnya, Kamis (1/10/2020).

Selain itu, lanjut Suyono, terdapat petani yang dibatasi atau tidak mendapat kartu tani, yakni yang memiliki tanah seluas 5 hektar, karena dianggap orang mampu. Namun jika memiliki sawah di bawah luasan itu, akan diperjuangkan untuk bisa dapat kartu tani pada tahun 2021.

“Petani yang boleh mendapatkan kartu tani itu harus memiliki 2 hektar, atau di bawahnya, kalau di atasnya tidak boleh,” imbuhnya

Sementara itu, Penyedia Pemasaran BNI Sampang Eko Dedi menuturkan, tahun 2020 ini, sebanyak 112.031 petani yang masuk atau terdaftar di e-RDKK. Namun tidak semuanya sudah memperoleh kartu tani. Sejauh ini, yang sudah aktif hanya 9.530 petani, namum kartunya belum diisi saldo, sebab harus disesuaikan berdasarkan masa musim tanam.

“Data e-RDKK tahun 2020 sebanyak 112. 031, yang sudah disalurkan 79.613, yang belum disalurkan 32. 418,” cetusnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris LPPNU Sampang Nidomudin menuturkan, batasan untuk mendapat kartu tani memang berdampak pada pekerjaan petani. Sehingga dia berharap, petani di Sampang yang memiliki lahan dua hektar ke bawah, langsung diberi kartu tani atau didaftar di e-RDKK.

“Keresahan petani sudah terjawab, sebab petani yang tidak memiliki kartu tani tetapi terdaftar di e-RDKK bisa menebus pupuk dengan cara mengisi formulir,” tuturnya.

“Semoga semua petani ini bisa mendapatkan kartu tani, dan petani yang belum terdaftar mari daftar ke kelompok tani masing-masing,” imbuhnya.

Sejauh ini, Pemkab Sampang telah memiliki data 1.552 poktan. Dari jumlah itu, ada yang aktif dan tidak aktif. Sehingga ketika dinyatakan tidak aktif, harus diganti dan yang sudah aktif. (mal/waw)

Komentar

News Feed