oleh

Kecipratan Rp56 M, Realisasi DBHCHT di Pamekasan Baru 52,7 Persen

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, kecipratan Rp56 miliar dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk tahun 2020. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2019 senilai Rp47 miliar.

Kendati angka DBHCHT tahun ini meningkat, namun serapan anggaran sampai saat ini belum menunjukkan grafik yang menjanjikan. Sebab, hingga triwulan ke III serapan baru mencapai 52,7 persen dari total anggaran yang tersedia.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Sri Puji Astutik, meski saat ini serapan anggaran masih 52,7 persen, namun pihaknya mengklaim angka serapan akan mencapai 100 persen di akhir tahun.

Dirinya menjelaskan, dari berbagai program yang sudah direncanakan dari masing-masing OPD sudah banyak yang tergarap, tetapi untuk laporan masih terkendala teknis, sehingga pada triwulan ke III banyak laporan yang belum terinventarisir.

“Terkendala administrasi, sehingga laporannya belum masuk. Kami optimis akan terserap semua,” ungkapnya, Senin (12/10/2020).

Adapun untuk rincian perolehan dari masing OPD dari besaran dana Rp56 miliar, untuk dinas kesehatan Rp24,1 miliar, distan PHP Rp1,4 miliar, DPKP R400 juta, disnakertrans Rp648 juta, Diskop UMKM Rp474 juta, DLH Rp1,4 miliar.

Kemudian, Disparbud Rp1,5 miliar, PUPR Rp14,5 miliar. Disperindag Rp210 juta, RSUD Smart Rp8,7 miliar, RSUD Waru Rp4,9 miliar, dan Bagian Perekonomian Rp496 juta.

“,” ulasnya.

“Kami melakukan pemantauan ke masing-masing OPD yang memperoleh DBHCHT, karena penyerapan anggaran ini menjadi dasar alokasi DBHCHT dari provinsi pada tahun 2021,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin menyampaikan, DBHCHT harus terserap maksimal, sehingga perencanaan program yang menggunakan dana itu bisa memberikan manfaat yang maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus menambah alokasi pemanfaatan DBHCHT pada sektor pertanian, khususnya tembakau. Karena DBHCHT merupakan dana yang diperoleh dari tata niaga temabaku.

“Petani tembakau harus diprioritaskan, nanti kami akan lakukan evaluasi,” pungkasnya. (rul/pin)

Komentar

News Feed