Kejari Bangkalan Belum  Tetapkan Tersangka Dugaan Dana Fiktif

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) TEGAS: Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Putu Arya Wibisana saat menyampaikan rilis kasus di ruang tamu.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Dugaan kasus korupsi penyertaan modal di badan usaha milik daerah (BUMD) Bangkalan belum menemukan titik terang. Meski, status kasus tersebut dinaikkan menjadi proses penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) di kota Salak belum menetapkan tersangka.

Kasi Intel Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana menyampaikan, dugaan sementara perusahaan daerah melakukan penyertaan modal fiktif kepada PT. Tanduk Majeng yang bergerak di bidang properti di Kecamatan Arosbaya. Penyertaan modal terjadi pada tahun 2020 kemarin.

Bacaan Lainnya

“Kami akan terus dalami kasus dugaan korupsi ini, kami sudah menaikkan statusnya dari yang sebelumnya penyelidikan, sekarang ke penyidikan,” ujarnya, Minggu (9/5/2021).

Pihaknya memperkirakan, ada kerugian uang Negara sebesar Rp15 miliar yang terlibat dalam kasus tersebut. Uang itu diperuntukkan sebagai penyertaan modal untuk pembangunan properti rumah. “Kerugian itu bisa saja berkurang atau bertambah, karena dari uang Rp15 miliar ini kami terus dalami dalam penyidikan,” paparnya.

Meski demikian, diakui belum bisa menetapkan tersangka atas dugaan korupsi di perusahaan daerah tersebut. Sebab, statusnya masih dalam tahapan penyidikan umum. “Kami akan sampaikan jika ada arah surat perintah penyidikan pada salah satu tersangka. Saat ini kami belum bisa menetapkan tersangka,” tuturnya.

Sejauh ini, telah melakukan pemanggilan 15 orang, hanya saja untuk sistem pemanggilannya akan dilakukan secara tertutup. Mengingat, kasus tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak. “Kemungkinan akan bervariatif, sementara ini yang bisa kami lakukan, sambil menunggu langkah selanjutnya,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Bangkalan Mahmudi menegaskan, hak angket yang sudah disetujui anggota lainnya beberapa minggu lalu akan terus berjalan dan akan mengajukannya kepada pimpinan. “Kami akan terus lanjut, akan kami ajukan ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan,” responnya.

Menurut Mahmudi, segala keputusan dari keaksan patut dihormati. Sebab, proses hukum membutuhkan jangka waktu yang lama. Sedangkan, hak angket menjadi salah satu fungsi bagi para anggota dewan. “Proses hukum silahkan terus berjalan, kami juga akan teruskan hak angket ini, karena bukan uang negara saja, tapi juga uang rakyat,” pungkasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *