oleh

Kejari Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Rekayasa SPj BOS

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kasus dugaan rekayasa surat pertanggungjawaban (SPj) dana bantuan operasional sekolah (BOS) dihentikan. Perkara yang masuk pada pertengahan tahun 2019 lalu itu, sejatinya sudah ditangani Kejaskaan Negeri (Kejari) Bangkalan hingga tahap verifikasi lapangan.

Kejari Bangkalan telah memeriksan kesesuaian SPJ-nya. Namun, dari hasil pengecekannya tersebut ia belum menemukan bukti yang kuat untuk menindaklanjutinya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Humas Kejari Bangkalan Putu Arya Wibisana. Dirinya mengatakan, penghentian kasus ini pada awal Januari lalu. Namun, untuk lebih jelasnya alasan apa kasus ini dihentikan, dia enggan memberikan keterangan lebih.

“Kasus dana BOS sementara kita hentikan dulu, nanti lebih jelasnya ketika konferensi pers saja ya,” ujarnya, Rabu (15/1).

Lelaki asli Bali ini menerangkan, jika memang ada bukti atau temuan baru mengenai kasus tersebut, pihaknya siap menindaklanjuti kembali. Dalam kasus itu, sebut Putu, progres tindak lanjutnya sudah sampai tahap verifikasi lapangan.

Pihaknya melakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan SPj-nya. Namun, dari hasil pengecekannya tersebut, dia belum menemukan bukti yang kuat menindaklanjuti hal tersebut. Bahkan, telah melakukan pemeriksaan terhadap penerbit buku yang masuk dalam SPj.

“Kami bahkan sudah melakukan pemeriksaan pada penerbit buku yang tertera di SPj hingga ke Jakarta. Kalau ada bukti baru, kami siap melanjutkan kasus ini,” terangnya.

Dari pengecekan tersebut, juga berupa pengumpulan pulbaket dan puldata. Dari proses keduanya, dirinya belum menemukan adanya rekayasa yang dimaksud oleh pelapor. Sedangkan berdasarkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri, ungkap Putu, belum ditemukan adanya kerugian negara.

“Kami juga sudah memeriksa 16 saksi termasuk sekolah dan dari Dinas Pendidikan (Disdik),” paparnya.

Penghentian dilakukannya juga karena pelapor hanya mencantumkan contoh rekayasa SPj dana BOS di daerah lain. Lebih lanjut, laporan bukan beedasarkan hasil fakta dan temuan langsung di Bangkalan. Laporan yang masuk mengenai kasus ini, Putu menyampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan merupakan hasil asumsi dari pelapor.

“Kami juga sudah melakukan kroscek daerah yang dimaksud pelapor dan belum menemukan adanya rekayasa di daerah yang dimaksud,” tukasnya.

Untuk diketahui, dugaan rekayasa SPj dana BOS ini sudah sejak tiga tahun lalu. Yakni pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Namun, kasus ini baru masuk pada pertengahan tahun 2019 lalu. Kejari sempat memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika beserta dua kepala bidangnya (kabid) beberapa waktu lalu.

Kejari Bangkalan mulai memgembangkan kasus ini dengan memanggil satu per satu kepala sekolah di SD dan SMP. Pemanggilan pada akhir November lalu tersebut, juga kepada bendahara maupun operator sekolah. Sehingga total terkahir saksi yang dipanggil Kejari sebanyak 16 orang. (ina/waw)

Komentar

News Feed