Kejari Mengaku Tidak Puas

  • Whatsapp
KM/RAZIN SUMBER KERUSAKAN: Kejari mengembalikan uang hasil korupsi ke Disperindag Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep merasa kurang puas jika pelaku terpidana kasus korupsi pembangunan dan rehabilitasi Pasar Pragaan hanya sekadar mendekam di penjara. Itu mengingat untuk mengungkap kasus korupsi tersebut membutuhkan anggaran besar.

Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Pragaan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp2,4 miliar. Uang tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Kepala Kejari Kabupaten Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi menyampaikan, pelaku tindak pidana korupsi harus didesak segera mungkin untuk melakukan pengembalian terhadap kerugian negara. Menurutnya, vonis penjara bukanlah sebuah capaian dalam mengungkap kasus tersebut.

“Bahkan dalam tahap penyidikan, kami upayakan para pelaku sudah mengembalikan uang yang dikorup. Itu mengingat kasus tersebut membutuhkan anggaran besar, mulai dari sidang dan yang lainnya,” katanya, Selasa (16/7).

Bambang juga mengungkapkan, hanya terdapat dua tersangka yang terduga menikmati kerugian negara, sehingga selain harus mengembalikan Rp699.008.000 dari jumlah kerugian negara, tersangka divonis satu tahun penjara dari tuntutan jaksa 1,6 tahun.

Setelah sebelumnya ada dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan, yaitu spesifikasi dari kualitas, dan tidak sesuainya volume pembangunan Pasar Pragaan, dua tersangka Harus mengembalikan uang yang merugikan Negara.

“Jadi kerugian negara ini berasal dari audit BPKP. BPKP menghitung kekurangan kelebihan volume baik dari pengawasan dan pembangunan. Terkait dengan robohnya beberapa pagar dan kurangnya volume pembangunan 16 los bangunan, menjadi sorotan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Edy Rasiyadi memberikan imbauan agar kasus tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi di lingkungan Pemkab Sumenep. Semua elemen harus bekerja sesuai dengan ketentuan, sehingga upaya kesejahteraan di Sumenep dapat terwujud.

“Kami berharap baik itu penggunaan anggaran, baik itu juga konsultan pengawas, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang dapat merugikan negara,” tegasnya. (km48/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *