oleh

Kejari Pamekasan Didesak Proaktif Awasi DD-ADD

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak kejaksaan negeri (kejari) setempat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD).

Pasalnya, penggunaan dana tersebut terkadang tidak sesuai dengan spek dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, mengambil keuntungan dari anggaran tersebut alias menyelewengkan anggaran untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penyelewengan DD dan ADD rawan terjadi di desa-desa terpencil atau jauh dari pantauan.

“Kami berharap kejari lebih maksimal, terutama mengenai pengawasan penggunaan anggaran negara. Baik yang dikelola pemkab maupun pemerintahan desa. Sebab di desa-desa terpencil masih rawan dugaan penyelewengan DD-ADD,” kata Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Syamsuri, Kamis (14/3).

Pihaknya berjanji juga akan ikut membantu kinerja kejari dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Menurutnya, apabila ada indikasi maupun kejanggalan dari penggunaan anggaran, maka akan berkoordinasi langsung dengan pihak kejari.

“Insyaallah kami di DPRD yang juga memiliki fungsi kontrol pengawasan baik terhadap OPD maupun tataran desa siap untuk berkoordinasi apabila ada indikasi penyelewengan anggaran negara,” janjinya.

Sementara itu, Kepala Kejari Pamekasan Tito Prasetyo mewanti-wanti seluruh pejabat, baik di tataran pemkab maupun desa untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara.  Menurutnya, melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) selalu sigap dan aktif melakukan pengawasan.

“Kami juga tidak akan segan-segan memproses secara hukum bila ada indikasi korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan OPD maupun tataran desa. Kami tetap komitmen agar Pamekasan bersih dan bebas korupsi,” responya.

Meski demikian, Tito menegaskan, TP4D tetap mengutamakan tindakan preventif  dari tindakan represif. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada fungsi pencegahan itu.

“Tentu tidak hanya Dinas saja, tetapi DD-ADD juga kami pantau supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi,” tegasnya. (ito/rei)

Komentar

News Feed