oleh

Kejari Pamekasan Tangguhkan Proses Hukum Dugaan Korupsi Pengadaan Tandon

KABARMADURA.ID, Pamekasan  –Kasus pengadaan tandon tempat cuci tangan belum bisa dilakukan. Kejaksanaan Negeri Pamekasan (Kejari) Pamekasan beralsan, program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan tersebut menggunakan anggaran tahun 2020 yang masih berjalan. 

Hal itu ditegaskan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Pamekasan Hendra Purwanto. Karenanya, Kejari Pamekasan masih menunggu selesainya pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pamekasan. 

Proses penyelidikan dilanjutkannya kembali, jika pemeriksaan Inspektorat sudah selesai hingga 60 hari setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Selain itu, perkara tersebut sudah ditangani oleh Inspektorat sebelum laporan masuk ke Kejari. Sehingga, jika selama waktu 60 hari pihak BPBD belum mengembalikan dana klaim dari Inspektorat, maka Inspektorat akan menyerahkan kasus tersebut ke Kejari.

“Kalau ada perbuatan hukumnya kami proses. Tapi kalau hanya berupa kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian negara dan itu sudah dikembalikan, ya sudah,” jelasnya.

Hendra mengatakan, kesalahan administrasi tidak bisa ditindaklanjuti secara pidana. Sebab pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengkriminalisasi kebijakan daerah. Sehingga kesalahan administrasi kebijakan daerah hanya bisa digugat secara perdata.

“Kalau kesalahan administrasi nanti larinya ke perdata,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir mengaku belum menerima pengembalian dana yang diklaim Inspektorat dari BPBD Pamekasan.

“Waktunya 60 hari, itu harus dikembalikan,” ucapnya. (ali/bri/waw)

 

Komentar

News Feed