Kejari Sampang Akan Selidiki Dugaan Pengkondisian Komoditi BPNT

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) DIPELAJARI: Dugaan adanya kejanggalan dalam realisasi BPNT di sejumlah desa di Sampang bakal ditangani Kejaksaan Negeri Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Terjadinya dugaan penyimpangan realisasi bantuan pangan non tunai (BPNT), akan berbuntut panjang. Pasalnya, kasus itu akan bergelinding di penegak hukum.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang akan mempelajari kasus dugaan penyimpangan itu. Jika ada pelanggaran hukum, akan dilakukan penyelidikan. Sehingga, penyelewengan BPNT harus ada yang bertanggung jawab.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Sampang Achmad Wahyudi mengatakan,  semua hal yang berkaitan dengan program negara harus diawasi. Termasuk realisasi bantuan sosial (bansos) yang merupakan program negara.

“Apapun programnya, selama ada penyelewengan harus ditindaklanjuti. Termasuk semua jenis bantuan kepada masyarakat, ” katanya.

Dikatakan, pada kasus BPNT, pihaknya akan mempelajari. Terutama soal pelanggaran hukum. Termasuk validitas kejanggalan yang terjadi di beberapa desa. Sehingga bisa diketahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Menurutnya, program negara jelas menggunakan anggaran negara. Jika pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan, akan disebut melanggar aturan. Apalagi jika ada praktik pemotongan. Baik berupa pengurangan uang maupun bentuk hak lainnya.

“Kami akan pelajari dahulu. Di mana letak pelanggarannya. Apakah benar ada pelanggaran. Jika benar, maka akan ditindaklanjuti, ” jelasnya mengenai rencana tindak lanjutnya.

Menurutnya, dalam program bantuan sudah dipastikan lengkap dengan petunjuk teknis. Sehingga bertujuan agar realisasi bantuan diterima dengan baik oleh penerima. Jika tidak sesuai juknis, dipastikan ada yang salah.

Pihaknya masih akan mencari informasi. Utamanya di mana saja yang melakukan pengurangan hak penerima. Juga akan dicari apakah ada unsur kesengajaan pengurangan hak atau ada alasan tertentu. Dengan begitu, kata Wahyudi, akan diketahui siapa pelaku yang terlibat.

“Kami perlu menelaah dulu. Baik dari juknis maupun aturan lainnya. Setelah itu kami akan bergerak, ” ucapnya.

Sebelumnya, LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur menemukan sejumlah kejanggalan pada penyaluran BPNT. Kejanggalan yang dimaksud, di antaranya adanya dugaan pengkondisian agar penerima BPNT mengumpulkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) ke oknum aparat desa. Sehingga buku rekening dipegang oknum aparat desa.

Selain itu, adanya nominal bantuan yang tidak genap Rp200 ribu. Setelah dikalkulasi, sembako yang diterima tidak mencapai ketentuan harga. Sebab, keluarga penerima manfaat (KPM) rata-rata mendapatkan beras 10 kilogram dan telur satu sampai dua kilogram.

KPM tidak bisa menentukan komoditi yang ingin dibeli. Mereka hanya diberi beras dan telur. Padahal penerima bantuan berhak memilih jenis sembako yang dibutuhkan.

Penyelidikan juga akan dilakukan Kepala Dinas Sosial Sampang Mohammad Fadeli. Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kami belum menemukan pelanggaran. Tapi akan terus menyelidikinya,” singkat Fadeli.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *