oleh

Kejari Sampang Kembali Uang Negara Rp234,8 Juta

Kabarmadura.id/Sampang-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, melaksanakan eksekusi pengembalian uang negara dari kasus korupsi dengan total dana sebesar Rp234,8 juta. Uang itu diperoleh dari dua kasus korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang.

Bertempat di aula Kantor Kejari Sampang, Rabu (22/07/2020), pengembalian uang negara itu diserah Kejari Sampang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Bank Jatim Cabang Sampang dengan nomor rekening 0241000000.

Kepala Kejari Sampang Maskur menjelaskan, penyelamatan ratusan juta uang negara itu, berasal dari perkara tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan pembangunan ruang kelas baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Ketapang, yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tahun 2016.

Adapun besaran uang pengembalian dalam perkara korupsi pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang itu, senilai Rp134.800.000. Jumlah itu sudah merupakan keseluruhan atas kerugian negara dari kasus tersebut.

Lanjut dia, selain uang pengembalian kerugian negara, juga ada pembayaran uang denda sebesar Rp100 juta. Denda itu bersumber dari perkara tindak pidana korupsi penarikan fee bantuan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banyuanyar 2. Dari kasus renovasi itu, Kejari menetapkan dua terpidana, yakni Muhammad Edi Wahyudi dengan Edi Purnawan.

“Uang pengembalian dari kasus Korupsi dan penarikan fee di lembaga pendidikan ini mencapai Rp234,8 juta. Uang ini kami serahkan kepada Pemkab melalui BPPKAD Sampang,” kata Maskur.

Dirinya menerangkan, eksekusi pengembalian uang negara dari kasus korupsi itu berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, pelaksanaan putusan pengadilan nomor print-543/M.5.37/Ft.1/04/2020 tanggal 16 April 2020 atas putusan pengadilan tindak pidana khusus pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 106/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tanggal 21 Februari 2020.

“Bertepatan pada momentum HBA ke-60 kali ini, mudah-mudahan (Kejari, red) bisa meningkatkan kinerja, baik bidang pidsus, pidum, datun, intelijen dan lainnya, utamanya bisa lebih maksimal dalam melakukan upaya penyelamatan uang negara,” urainya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Choiriyah mengatakan, uang pengembalian dari kasus korupsi dan denda kasus penarikan fee itu, langsung dimasukkan ke rekening tuntutan ganti rugi bukan bendahara, dana itu dimasukkan pada pendapatan daerah untuk dibelanjakan.

“Uang pengembalian yang diserahkan oleh Kejari ke Pemkab ini masuk pada pendapatan daerah melalui kasda,” singkatnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed