Kejari Sumenep Terus Selidiki Tersangka

  • Whatsapp

Seriusi Korupsi Jalan Sonok, Tunggu Hasil Penghitungan Kerugian

Kabarmadura.id/SUMENEP-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep kali ini masih menangani dua proses persidangan serta penyidikan dan penyelidikan. Yakni, dugaan kasus korupsi atas pemeliharaan Jalan Sonok, Karang Tengah, Kecamatan Nonggunong, yang dianggarkan Rp925.420.000 dari APBD tahun 2018.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep Herpin Hadat, memaparkan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya masih terus dalami kasus tersebut.

“Kejari masih menangani proses penyelidikan dan dua proses persidanggan atas kasus itu. Kami tidak bisa ungkap dalam kalau proses penyelidikannya,” paparnya saat ditemui di kantornya, Rabu (13/3).

Sebelumnya, jaksa penyidik sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 15 saksi. Perkembangan terakhir, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara.

Nantinya, ketika sudah diketahui seberapa besar kerugian negara, pihaknya memungkinkan adanya tersangka baru atas kasus tersebut.

“Sementara untuk tersangka, masih ada dua, yakni  FAH dan HA,” katanya.

Berdasarkan penyempurnaan dan evaluasi terhadap juklak juknis atau standar operasional prosedur (SOP), pihaknya menjelaskan akan mengetahui hasilnya selama 30 hari kerja.

“Kami minta pehitungan negara. Kita sudah ekspos. Kita masih menunggu hasilnya. Janji SOP kemarin kan 30 hari kerja. Nanti akan keluar,” jelasnya.

Kedua tersangka rekanan proyek pemeliharan jalan tersebut sudah dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) Klas II-B Sumenep.

Pasalnya, dua tersangka tersebut mendapat uang muka pekerjaan sebesar  Rp277.626.000. Tetapi, uang tersebut tidak digunakan untuk pemebelian barang, sehingga di tengah perjalanan diputus kontrak.

Atas perbuatannya, mereka melanggar pasal 2 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  Subsidiair Pasal 3 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mun/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *