oleh

Kejari Sumenep Tunggu Laporan Kasus APE PAUD

Kabarmadura.id/Sumenep-Kasus dugaaan laporan fiktif dalam transaksi pembayaran pengadaan alat peraga edukasi (APE) beberapa Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) aparatur penegak hukum diminta sigap dalam menindak lanjuti kasus tersebut.

Menurut praktisi hukum yang juga aktif di dunia pendidikan, Novel, menyampaikan bahwa hal itu sudah masuk indikasi penggelapan uang negara. Sehingga, semestinya penegak hukum mengambil sikap meskipun tidak ada laporan secara resmi dari masyarakat atau pihak terkait.

“Jadi dalam prinsip hukum acara, kalau sudah ramai di berbagai media, tidak perlu menunggu laporan, itu sudah cukup alasan untuk melakukan verifikasi atau penyelidikan langsung terhadap kasus tersebut,” katanya, Rabu (5/2/2020).

Apalagi, pembelanjaan itu sudah melampaui batas waktu, imbuh Novel, maka kasus tersebut sudah bisa dikategorikan tindak pidana korupsi, dikarenakan barangnya sejauh masih belum tersedia. Dengan begitu, sah saja jika sekolah menuntut pertanggungjawaban pihak yang diduga melakukan penipuan tersebut.

Meskipun pengadaan APE sudah dipercayakan kepada sekolah untuk membeli langsung, ditambah lagi telah menyetor surat pertanggungjawaban (SPj), maka otomatis sekolah yang bertanggung jawab atas bantuan itu.

“Bisa sudah dikategorikan korupsi itu, apalagi kan itu khusus pembelanjaan tahun 2019, maka sudah bisa diproses itu,” imbuhnya.

Pengadaan itu diketahui bersumber dari biaya operasional penyelenggara (BOP). Sesuai petunjuk teknis (juknis), dibelanjakan untuk pengadaan APE dengan SPj disetorkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Sebelumnya FF dan NN, pengajar di salah satu PAUD, sempat menyampaikan pembayaran untuk belanja APE itu dilakukan pada 26 September 2019 lalu. Bahkan pihaknya menerima tanda teruma pembayaran atas nama Faldi Aditya yang diduga dari penyedia barang.

Awalnya, Faldi mengaku dari perusahaan bernama Erlangga, namun akhirnyapihak manajemen Erlangga tidak mengakui pria bernama Aldi itu sebagai karyawannya.

Hal serupa juga disampaikan oleh ZY, nama penanggung jawab atas pengadaan APE yang menandatangani SPj yang ditempel materai Rp6000 itu, lagi-lagi tertera nama Faldi.

“Pak Faldi ini yang siap untuk membantu membelanjakan untuk APE, dan di SPj juga nama dia kan yang terlampir,” ungkap ZY perempuan yang sudah lima tahun lebih mengajar di salah satu PAUD di Sumenep.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Sumenep Novan Bernadi mengaku belum mendengar kasus APE tersebut, meskipun sudah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Sumenep.

Novan menambahkan, pihaknya tidak bisa serta merta menyikapi kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan, tetapi ketika sudah ada pihak yang melaporkan, pasti ada langkah yang serius untuk menangani kasus tersebut.

“Biar tidak terkesan mencari-cari kasus, kami nunggu laporan dulu, baik dari siapa pun, apalagi kasus korupsi yang banyak merugikan uang negara,” tanggapnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed