Kekerasan Anak Meningkat, Legislatif Minta Struktur Satgas Diperbaiki

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MENINGKAT: Kasus kekerasan anak terus meningkat di Sumenep.

Kabarmadura.id/SUMENEP– Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumenep sejak awal tahun 2020 hingga saat ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Padahal, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumenep sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Plt Kepala DP3AKB Sumenep Moh. Kadarisman mengatakan, kasus kekerasan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga April 2020, ada 12 kasus yang tercatat di DP3AKB. Sedangkan pada tahun sebelumnya per April sebanyak 10 kasus.

Bacaan Lainnya

“Jika dibandingkan tahun sebelumnya kasus kekerasan anak meningkat,” katanya, Selasa (5/5/2020).

Dijelaskan, pada tahun 2017 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 52 kasus dan pada 2019 ada 27 kasus dan pada 2020 per April sebanyak 12 kasus. Kasus yang dimakasud meliputi anak berhadapan dengan hukum (ABH) pencabulan, ABH pencurian, ABH Narkoba dan kasus lainnya.

“Khusus tahun 2020 terletak di Kota, Gapura, Arjasa, Masalembu, Kalianget, dan di Kecamatan Sapeken,” ujarnya.

Dia berharap , kasus kekerasan anak menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Semoga satgas dapat membantu meminimalisir kasus yang ada,” ujarnya.

Dia menjelaskan, meningkatnya kasus juga disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan ke pihak berwajib.

“Sebenarnya jika masyarakat sadar dan dapat dilaporkan ke DP3AKB ketika ada kasus maka jumlahnya pasti lebih banyak,” ujarnya. .

Dibentuknya tim satgas P2TP2A tersebut untuk meminimalisir angka kasus pada anak. Namun, saat ini masih belum ada perkembangan yang terlihat.

“Tahap demi tahap kini kita lakukan untuk meminimalisir kasus itu,” ujarnya. .

Sementara itu Kepala UPTD PPA DPA3AKB Sumenep Diana Agus mengatakan, banyaknya kasus kekerasan anak memang menjadi evaluasi bersama. Sebab, tanpa bantuan masyarakat tidak mungkin pemerintah berjalan maksimal dalam hal pengawasan.

“Setidakanya masyarakat membantu untuk meminimalisir kasus,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika ada kasus sebetulnya bisa bertindak cepat sehingga korban kekerasan pun akan diberikan pendampingan, terutama dari sisi mental. Saat ini sendiri, yang mengadukan kasus pencabulan dan pelaku pencabulan pun banyak berasal dari lingkungan korban.

“Kami menjamin kerahasiaan identitas korban. Harus diselesaikan sampai ke akarnya biar tidak ada korban selanjutnya dan tentunya pelaku pun harus mendapat efek jera,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengatakan, kasus kekerasan pada anak itu perlu dilakukan langkah preventif. Salah satunya sosialisasi kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA. Karena, anak-anak sekolah menjadi salah satu yang berpotensi jadi korban.

“Komnas lakukan langkah preventif dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari SD sampai SMA. Terus sekarang di tiap desa juga ada satgas yang harus dimaksimalkan,” paparnya.

Ia juga meminta agar struktur pengurus satgas ini diperbaiki. Misalnya, saat ini struktur satgas diduduki istri-istri pejabat, seperti istri kepala desa, camat dan sebagainya. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif. Karena, istri-istri pejabat ini menduduki posisi penting di organisasi lain seperti PKK.

“Setidaknya cari lagi yang lain. Yang punya kompetensi direkrut agar terlaksana dengan baik,” pintanya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *