oleh

Kembali Darurat Covid-19, Seluruh PTM di Dua Wilayah Sumenep Dihentikan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pembelajaran tatap muka (PTM) di dua kecamatan di Kabupaten Sumenep, yakni Sumenep dan Saronggi akhirnya dilarang. Larangan terhitung sejak 22 September 2020 hingga 12 Oktober 2020.

Berdsarkan peta sebaran Covid-19 Sumenep per 21 September 2020, Kota Sumenep dan Kecamtan Saroggi kembali masuk zona merah.

Praktis, uji coba PTM yang selama ini dilakukan harus dihentikan. Padahal, uji coba itu sudah melalui tahap demi tahap. Mulai dari tiga sekolah hingga rekomendasi seluruh sekolah di Sumenep boleh gelar PTM, termasuk di Saronggi.

Larangan PTM itu, baik untuk sekolah dalam naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep.

Surat edaran tersebut beromor 420/1941/435.101.1/2020 dari Disdik Sumenep, B-2916/KK. 13.23/2/PP.00/09/2020 dari Kemenag Sumenep dan nomor 420/978/101.6.31/2020 dari Cabdin Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep.

Ketiga lembaga tersebut serentak sama-sama mengeluarkan surat edaran pada Selasa (22/09/2020) dan sudah tersebar ke semua sekolah di Kecamatan Sumenep dan Saronggi. Dasar yang digunakan adalah kekhawatiran terjadinya penularan Covid-19 secara masif di dua wilayah itu, termasuk seluruh wilayah Sumenep.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Carto mengatakan, bukan hanya di Kecamatan Saronggi yang zona merah, tetapi juga Kecamatan Sumenep. Surat edaran Disdik Sumenep itu ditujukan kepada kepala PAUD, TK, SD, SMP, LKP baik negeri maupun swasta

“Pembelajaran tatap muka dilarang dan tidak ada alasan apapun untuk untuk melakukan PTM,” katanya, Selasa (22/9/2020).

Bukan hanya pendidikan formal, pendidikan nonformal seperti tenaga kursus dan kepelatihan se-Kecamatan Sumenep juga wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlaku hingga 12 Oktober 2020.

Tidak hanya berlaku bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan, baik PNS maupun non-PNS, pengawas serta pemilik yang bertugas pada satuan pendidikan formal maupun nonformal wajib bekerja di rumah.

“Untuk teknis penyerahan kurikulum, maka akan disarahkan pada masing-masing satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Kepala Kemenag Sumenep M. Juhedi melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Zainurrosi mengatakan, pembelajaran tatap muka yang sudah direkomendasikan di Kecamatan Sumenep dan Saronggi wajib ditutup kembali.

“Ini diterapkan untuk meminimalisir klaster baru,” ujar dia.

Larangan PTM juga disampaikan Kepala Cabdin Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin.  Larangan untuk SMK, SMA, PK-PLK negeri dan swasta se-Kecamatan Sumenep dan Saronggi tersebut berlaku hingga 4 Oktober 2020.

“Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pada semua lembaga SMK, SMA, PK-PLK negeri dan swasta se-Kecamatan Sumenep dan Saronggi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Ach. Syaiful A’la mengatakan, PJJ di Sumenep dan Saronggi memang layak diterapkan.

“Saya manut . Sebab, kebijakan Disdik tentunya berdasarakan kajian yang matang,” tukas dia.

Namun anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri berpendapat berbeda. Dia justru mengaku sangat kecawa pada Disdik Sumenep karena dinlai terburu-buru menerbitkan SE baru. Harusnya, kata Syukri, DPRD perlu dilibatkan, termasuk kepala sekolah.

“Langkah Disdik kurang baik dengan secara otimatis mengedarkan surat,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi dan konsultasi sangat penting untuk membuat kebijakan yang baru. Sebab, semuanya butuh proses yang harus melibatkan semuanya.

“Disdik ke depan harus lebih santai lagi dan bermusyawarah dengan pengawsan termasuk DPRD Sumenep,” tegasnya. (imd/waw)

 

Komentar

News Feed