Kembali Muncul Adua Wali Murid, PIP Jadi Masalah Setiap Tahun di Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) HARUS ADA SOLUSI: Ketua Komisi D DPRD Bangkalan menekankan Disdik Bangkalan untuk mencairkan PIP secara benar.

KIABARMADURA.ID | BANGKALANAdanya masalah dalam pencairan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), mendapat respon dari legislatif. Sebab, masalah PIP yang diduga tidak diterima secara langsung oleh siswa sekolah dasar (SD), jadi masalah tahunan dan selalu muncul.

Untuk itu, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan tegas dalam melakukan pencairan PIP.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan. Katanya, pencairan harus lebih efektif dan tepat sasaran. PIP harus bisa cair tepat waktu.

“Saya kurang begitu tahu proses pencairannya, tapi dana tersebut dirancang pemerintah untuk membantu kebutuhan siswa SD. Jadi jangan sampai ada permasalahan yang terus berlanjut,” katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, tujuan PIP untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini diberikan pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan. Sehingga, tidak ada lagi siswa kurang mampu yang putus sekolah.

“Jangan main-main dengan pencairan PIP. Ini saya ingatkan, baik kepada Disdik maupun sekolah. Harus dicairkan sesuai semestinya dan digunakan sesuai tujuannya,” tegasnya.

Sebab, menurut Nur Hasan, hal tersebut menyangkut nasib pendidikan anak bangsa yang kurang mampu. Karena baginya, pendidikan adalah penunjang utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Dia berharap, putra-putri masa depan Bangkalan yang kurang mampu tidak sampai putus sekolah karena pencairan PIP yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu.

“Jangan membuat alasan-alasan tertentu seperti atas dasar pemerataan, kemudian dibagi rata atau memberikan dalam bentuk seragam. Berikan sesuai haknya apalagi sekarang sudah hampir semua penerima by ATM. Ingat, guru itu figur untuk digugu dan ditiru serta sebagai teladan siswa,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Disdik Bangkalan Mulja Gunawan mengatakan, untuk pencairannya bertahap. Dia memberikan contoh, dari satu daerah ke daerah lain, seperti Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Barat, harus berjenjang dan bergantian.

“Kalapun cair, kadang kelas satu, kadang kelas tiga. Sedangkan yang menentukan itu adalah pihak Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Kemendikbud),” jelasnya.

Jika ada dugaan sekolah tidak mencairkan atau memberikan buku tabungan dan kartu ATM, kata Mulja, diperkirakan sekolah meminjam untuk aktivasi kartu.  Sebab, diakuinya, pada dasarnya buku tabungan dan kartu ATM memang harus dipegang oleh siswa atau wali siswa.

“Kalau ada sekolah yang meminta buku tabungannya mungkin itu untuk membantu wali siswa untuk aktivasi, karena banyak daerah atau sekolah yang aksesnya jauh dari bank BRI selaku bank penyalur,” tutup Mulja.

Reporter: Fain Nadofatul M.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *