oleh

Kembali Peroleh WTP, Bupati Pamekasan: Ini Kerja Luar Biasa Semua Pihak

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali mendapatkan apresiasi tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Itu berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Penghargaan tersebut didapatkan pada saat penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2019 oleh Kepala BPK RI  Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (26/06/2020).

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam bersama Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman hadir langsung dalam penerimaan apresiasi WTP dari BPK RI. Menurut Ra Baddrut, panggilan akrab H Baddrut Tamam, prestasi opini tertinggi tentang kepatuhan terhadap proses administrasi keuangan tersebut merupakan kerja seluruh pihak.

“Terima kasih kepada Pak Wabup (H Raja’e), Ketua DPRD dan seluruh Anggota DPRD serta semua masyarakat Pamekasan. Kita sudah mendapat WTP ini keenam kalinya,” ucap Ra Baddrut.

Pemerolehan opini WTP BPK RI yang keenam kalinya tersebut, diakuinya karena seluruh jajaran di Pemkab Pamekasan bekerja dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, tambahnya, juga mengikuti aturan sesuai standar pelaporan keuangan dan petunjuk BPK.

“Ini kerja luar biasa semua pihak dalam upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan adalah bagaimana prestasi ini terus diraih dan makin baik. Sebab, mempertahankan prestasi butuh kerja lebih keras dari pada meraihnya,” tegas Ra Baddrut.

Pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion), dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai. Selain itu, tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). (ito/bri/nam)

PENGHARGAAN TERTINGGI BPK RI

  • Raih WTP Keenam Kalinya
  • Bupati: Ini Kerja Luar Biasa Semua Pihak

Komentar

News Feed