oleh

Kembalikan Uang Korupsi, Terdakwa Penyelewengan DD Divonis Ringan

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Kasus penyelewengan dana desa (DD) di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Bangkalan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan. Dua terdakwa, masing-masing berinisial M, dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan, sedangkan MK hanya dijatuhi hukaman penjara 1 tahun penjara.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Iqbal Firdaosi mengatakan, keringanan hukuman itu karena pertimbangan kerugian negara yang dikembalikan 100 persen. Pengembalian uang negara tersebut sebanyak Rp316 juta.

Berdasarkan fakta persidangan selama ini, kata Iqbal, memang ada keterlibatan bendahara desa. Namun yang menjadi pertimbangan ditetapkan penyelewengan anggaran DD ini berdasarkan keaktifan, hanya dua orang saja.

“Kemungkinan terlibat bisa saja, tapi kita lihatnya yang berperan aktif hanya dua orang ini saja,” ujarnya.

Jika nantinya ada pertimbangan putusan, lanjut Iqbal, yang bisa melakukan pertimbangan dan pengembangan bukan pihaknya, melainkan dari Polres Bangkalan. Sebab, penyelewengan anggaran DD tahun 2016 itu, awalnya diungkap Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan. Mulai dari penyelidikan hingga penetapan tersangka kepada kedua terdakwa.

“Walaupun itu nantinya putusannya ada keterlibatan bendahara atau BPD atau sekdesnya. Itu nanti kami serahkan ke polres. Di sana yang berhak menindaklanjuti atau tidak. Kecuali polres tidak mampu, baru kami yang menangani,” terangnya.

Sementara itu, Kasareskrim Polres Bangkalan AKP Agus Sonbraja menuturkan, mengenai kasus itu pihaknya belum mengentahui secara jelas. Sebab, ketika kasus itu diungkap institusinya, dia belum bertugas di Polres Bangkalan. Sehingga saat ini masih mendalaminya.

“Kami masih buka kembali data kasusnya seperti apa, karena saya saat pengungkapan belum bertugas di sini. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut mengenai perkembangannya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kasus ini keduanya disebut bersekongkol membuat laporan DD 2016 seakan-akan pekerjaan itu sudah beres. Padahal, laporan tersebut fiktif. Demikian diketahui setelah Badan Pengaudit Keuangan (BPK) turun tangan memantaunya.

Tersangka M merupakan Pj yang juga aparatur sipil negara (ASN). Sementara MK merupakan aparat desa yang ditunjuk M untuk mengelola proyek yang bersumber dari dana desa. Padahal, MK bukan tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) atau tim pengelola kegiatan Desa (TPKD).

Dari hasil audit BPK, proyek DD sebelumnya juga ditemukan tindak pidana korupsi, berupa pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Total keselurahan proyek kegiatan tersebut sebesar Rp1,5 miliar dan kerugian negara sebesar Rp316 juta. (ina/waw)

Komentar

News Feed