Kembalikan Uang Penggelapan Retribusi Pasar Rp480 Juta, Pelaku Langsung Melenggang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) BOCOR: Empat orang petugas penerima retribusi pasar diketahui menggunakan uang retribusi untuk keperluan pribadi.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menemukan kebocoran retribusi pasar. Kebocoran retribusi itu ditemukan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan Moh. Khomarul Wahyudi. Politisi muda itu menemukan uang retribusi pasar sebesar Rp480 juta tidak disetor ke kas daerah.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, temuannya itu berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 lalu. Atas temuannya itu, dia mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memberlakukan sistem retribusi elektronik (e-Retribusi). Dengan sistem elektronik kemungkinan bocornya retribusi menjadi kecil.

Bacaan Lainnya

“Ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat tidak bayar pajak diperingati, sekali membayar pajak uangnya digelapkan. Bukankah ini tindak pidana,” ucap alumnus Universitas Madura (Unira) itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Ahmad Sjaifuddin membenarkan bocornya retribusi pasar. Pelakunya yaitu empat orang petugas penerima retribusi. Namun Ahmad mengatakan, uang retribusi itu sudah dikembalikan ke kas daerah. Sebab dia mendesak kepada empat orang tersebut untuk mengembalikan retribusi yang tidak disetor.

“Saya kan menjabat pertengahan 2020, waktu itu saya kaget juga. Ternyata uangnya digunakan untuk keperluan pribadi,” ungkap Ahmad.

Kendati begitu, uang tersebut telah dikembalikan ke kas daerah. Menurut Ahmad, sudah ada bukti pengembalian berupa surat tanda setor (STS). Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kembali, pihaknya merancang sistem digitalisasi pada retribusi.

Bahkan menurutnya, BPK telah merekomendasikan agar uang retribusi dari pasar bisa langsung masuk ke bank.

Ahmad mengatakan, sejatinya sistem e-retribusi sudah pernah diterapkan. Pemungutan retribusi menggunakan karcis menurutnya sudah kuno. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia, pemungutan retribusi kembali ke manual. Kendala lainnya, karena masyarakat belum bisa beradaptasi dengan sistem elektronik.

Pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemungutan retribusi. Secara bertahap sistem elektronik akan diberlakukan. Namun, temuan BPK semacam itu menurutnya masih terbilang wajar. Hal itu juga sebagai bagian dari alat evaluasi terhadap pemerintah. Dia mengaku telah bekerja sama dengan Bank Jatim.

“Kalaupun ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian ya kami akan jelaskan kepada penyidiknya. Yang penting kan bagaimana evaluasinya,” terang Ahmad.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *