Kemenag Kabupaten Sumenep Memastikan Ponpes Tanpa IJOP tidak Akan Menerima Bantuan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DIHENTIKAN SEMENTARA: Pengurusan ijin operasional (IJOP) pondok pesantren (ponpes) masih  menunggu moratorium tahun 2021 untuk bisa diurus lagi.

KABARMADURA.ID,SUMENEP – Ijin operasional (IJOP) pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Sumenep yang di moratorium masih menunggu tahun 2021, untuk bisa kembali melanjutkan proses pengurusannya. Hal tersebut diungkapkan, Plt Kepala Seksi Kasi Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Muh. Rifa’i Hasyim, Senin (15/12/2020).

Menurutnya, diberhentikan sementara dan harus menunggu pada tahun 2021 merupakan ketentuan sesuai moratorium. Sehingga, ponpes yang tidak berizin harus menunggu lama dan tidak akan mendapatkan bantuan. “Masih untung diperbolehkan lagi dalam mengurus. Karena sebelum IJOP itu ada, ponpes tidak bisa menerima bantuan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Saat ini, jumlah ponpes yang mengurus IJOP, dan tidak diterima masih sama dari sebelumnya. Yakni, ada sebanyak 58 lembaga yang mengajukan, tapi tidak di proses. Dilakukan moratorium, lantaran  ada perumusan tentang turunan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Sejak tanggal 1 November 2020 sudah dimoratorium.

Dia menegaskan, jumlah keseluruhan ponpes yang mendaftar sebanyak 410 lembaga.  Rinciannya ponpes lama sebayaka 388 lembaga, dan ponpes baru sebanyak 22 lembaga. Sedangkan yang mengusulkan, terdapat 167 dan yang belum mengusulkan IJOP l sebanyak 247 lembaga. “Jadi, yang sudah terbit sama seperti sebelumnya yakni sebanyak 91 lembaga dan belum terbit sebanyak 76 lembaga,” tegasnya.

Dia berharap, semua ponpes yang terdaftar di Kemenag bisa mengantongi IJOP. Sehingga, jika ada bantuan akan segera tersalurkan ke ponpes yang terdaftar dan memiliki IJOP. Sebab, pengurusan IJOP berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2366/kk.13.2.3/2/PP.007/08/2020 pada (11/08/2020) sudah ditujukan pada pengasuh ponpes se-Kabupaten Sumenep.

Hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Bahkan, sosialisasi terkait pengajuan dan pendaftaran IJOP ponpes juga diperketat. Sebab, masa berlaku izin operasional ponpes berjalan selama jangka waktu 5 tahun, jika habis masa berlaku selama 5 tahun, ponpes wajib mengajukan perpanjangan izin operasionalnya.

Dia juga menambahkan. dasar hukum pengeluaran IJOP ponpes tertuang di dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3668 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren. Pihaknya menjamin, akan memberikan kemudahan bagi ponpes yang mengajukan perpanjangan izin operasional selama persyaratan administrasi dapat dipenuhi.  (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *