Kemenag Pasrahkan Pengembangan Fasilitas Pendidikan ke Pesantren

  • Whatsapp
KM/SUBHAN SUPARDI : Kepala Kemenag Kabupaten Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Kendati sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang, belum mampu memberikan fasilitas dan pengembangan pesantren. Meski hal itu telah diamanahkan oleh UU, namun Kemenag Sampang berdalih mengalami keterbatasan.

Padahal, UU pesantren itu, pada dasarnya menjadi landasan hukum afirmasi  atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan  dan indepedensi penyelenggaraan pendidikan pesantren, serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan pengembangan pesantren.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kemenag Sampang Supardi mengaku, sampai saat ini, instansinya tetap menyerahkan sepenuhnya pada pesantren untuk mengembangkan kemampuan dan akses ke dunia digital. Sebab, pihaknya mengalami keterbatasan dalam mendorong pengembangan pesantren di wilayah itu.

Di samping itu, pihaknya tetap positif thinking, bahwa pesantren lebih mandiri, lebih berdaya guna jika diberikan kewenangan mengelola akses ke dunia luar dengan aneka ragamnya. Pihaknya mengaku, telah memberi kemandirian terhadap akses pesantren.

“Kami tetap menyerahkan kepada masing-masing pesantren, kami berharap pihak pengasuh bisa menentukan sendiri kompetensi sebagaiamana kekhususan pesantren yang dimaksud dalam UU ini,” ucap Supardi kepada Kabar Madura, kemarin, (24/11/2019)

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Kemenag Sampang pada dasarnya memposisikan sebagai pelaksana regulasi, sehingga tidak ada kewenangan untuk ikut campur terlalu dalam pada kompetensinya, baik digitalisasi maupun penentuan tenaga pendidik.

Masih kata Supardi, UU pesantren memungkinkan untuk memberikan tunjangan yang tentu,  disesuaikan dengan kemampuan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah. Hingga saat ini, pihaknya mengaku sedang menunggu peraturan turunan dari UU Pesantren itu, karena masih membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) serta Peraturan Daerah (Perda).

“Sampai saat ini, kami masih menunggu, terkait hal-hal turunan dari UU itu, yakni bagaimana peraturan penjelasan sampai pada implementasinya,” kelitnya.

Lebih lanjut, dia memaparakan, untuk Kabupaten Sampang, sejatinya pendidikan pesantrwn sudah lebih maju, karena telah membahas masalah madrasah diniyah (madin) yang di dalamnya termasuk pesantren dan tenaga pendidik, dapat difasilitasi dengan bantuan dari gubernur dan nanti ada juga bantuan dari pemerintah daerah setempat, yang semuanya sudah sesuai dengang UU Pesantren yang baru diundangkan.

“Adanya UU pesantren ini, tidak lagi dipisahkan bantuan dari Kemenag atau luar Kemenag, tetapi sumber dananya dari pemerintah, baik pusat atau daerah sama. Tetapi kami masih menunggu peraturan turannya dan juknisnya,” tukas Supardi (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *