KABARMADURA.ID | SUMENEP–Sepanjang tahun 2022, guru swasta yang mengajar di sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) terus dirundung gelisah. Pasalnya, hingga September 2022 ini, belum ada kabar tentang adanya tunjangan profesi guru (TPG) seperti yang biasa diterima di tahun-tahun sebelumnya.
Di tengah kegelisahan karena menunggu kepastian, Syarifullah salah satu guru di Kecamatan Lenteng terperanjat lantaran mendapat kabar bahwa tunjangan tersebut telah dicairkan Kemenag. Kabar yang dia terima itu terjadi di daerah lain, bukan Sumenep.
Guru nonsertifikasi atau bukan pegawai negeri sipil (PNS) tersebut langsung dibuat penasaran. Sebab, dua tahun sebelumnya, dia menerima tunjangan tersebut. Pada tahun 2020, Syarifullah dan guru dengan status yang sama dengannya mendapat TPG sebesar Rp3 juta. TPG tersebut disalurkan dua kali dalam setahun, masing-masing tahap sebesar Rp1,5 juta.
Sedangkan pada tahun 2021, dia memperoleh Rp1,8 juta. Namun hanya sekali dalam setahun. Sedangkan pada tahun 2022 ini, belum ada kabar tentang cairnya tunjangan tersebut.
Syarifullah mengaku, berdasarkan informasi yang diikuti di sejumlah daerah, ternyata sudah ada ketentuannya, bahkan termasuk angka untuk insentif guru di bawah binaan Kemenag itu.
“Kami dapat link berita dari teman-teman itu ternyata sudah ada ketentuan insentif itu, makanya kami bertanya keberadaan program tersebut di Sumenep sendiri,” katanya, Kamis (29/9/2022).
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) itu mengatakan, jika informasi tersebut benar, berarti ada kenaikan insentif guru untuk tahun 2022 ini, yakni tahun lalu Rp1,8 juta menjadi informasinya Rp3 juta.
“Kalau yang saya baca itu Rp3 juta, tetapi entahlah bagaimana kebenarannya,” imbuhnya.
Namun Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Sumenep Mohammad Sadiq menampik kabar tersebut. Kata Sadiq, sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi dari Kemenag terkait insentif tersebut. Bahkan dia menyatakan informasi tersebut tidak benar.
“Untuk Jawa Timur sendiri kami tidak mendapatkan informasi untuk angka Rp3 juta itu, pasti berita itu tidak benar,” tanggapnya.
Sampai saat ini pihaknya mengaku belum mendapatkan akses untuk meningkatkan kesejahteraan guru, bahkan bukan hanya soal insentif guru, pihaknya juga belum mengetahui pasti jumlah pengajuan dan tambahan guru sertifikasi dan program lainnya. Sebab, itu semua dikelola langsung oleh Kemenag.
Pihaknya sama sekali tidak bisa berbuat banyak, termasuk menyurati Kemenag untuk mempertanyakan atau memastikan tunjangan tahunan itu ada, termasuk kuota insentif dan nominal yang akan didapat oleh guru yang statusnya honorer tersebut.
“Yang pasti kalau ada, jumlah penerimanya juga akan mengalami perubahan. Dan data pastinya belum kami dapatkan,” jelasnya.
Pihaknya berharap, para guru tetap semangat untuk mengajar, karena jika bantuan itu sudah ada, maka otomatis guru-guru itu akan terkaver dengan sendirinya, melalui aplikasi Simpatika.
Sedangkan akumulasi guru di bawah binaan Kemenag Sumenep sekitar 12 ribu guru. Sedangkan terdapat 3.406 guru non-PNS yang sudah sertifikasi dan sekitar 4 ribu guru PNS sudah mengantongi sertifikasi dan sisanya masih tenaga honorer.
Reporter: Moh Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
