Kemenag Sumenep Butuh Banyak Pendamping Sertifikasi Halal Produk UMKM

News66 views

KABAR MADURA | Pendamping proses produk halal (PPH) untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumenep masih sedikit.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, pendamping PPH di Sumenep  hanya 50 orang. Sedangkan, banyak produk yang butuh untuk memiliki label halal.

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Pendamping PPH sangat penting, sayangnya tahun ini masih belum ada kabar mengenai rekrutmen itu,” katanya, Senin (26/2/2024).

Pada 2023 lalu,  awal tahun sudah ada rekrutmen. Mereka bertugas dari lembaga halal atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH).

“Harapan kami ada rekrutmen lagi, jika hanya 50 orang sangat amat kurang jika diukur dengan jumlah produk UMKM di Sumenep,” ucap Rifa’i.

Menurutnya, pendampingan produk UMKM penting agar produk halal di kabupaten berjuluk Kota Keris itu semakin banyak. Karena saat ini masih banyak produk UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal. Dampaknya bisa berimbas pada minimnya akses penjualan.

Baca Juga:  Anggota DPRD Sumenep Meminta Agar Kegiatan Keagamaan Ditindak Lanjuti

“Jika sudah memiliki sertifikat halal maka pelaku UMKM dapat memasarkan produknya secara gampang, banyak peminat beli,” tutur Rifa’i menjelaskan tentang manfaat memiliki produk bersertifikasi halal.

Terkait penetapan kehalalan suatu produk oleh Pemerintah Indonesia telah diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Saat ini, terdapat 1.329 produk yang mendapatkan sertifikat halal di Sumenep. Sedangkan jumlah UMKM  sangatlah banyak.

“Saat ini, masih diusahakan penambahan pendamping PPH, namun itu semua ada pada  BPJH, jika ada surat resmi, nantinya akan dibuka kembali,” paparnya.

Baca Juga:  Legislator Sumenep Kritisi Pemkab, Dianggap Kurang Peka Sejarah

Berdasarkan data di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM dan PP) di Sumenep, ada sekitar 3.600 produk UMKM di Sumenep .

Sementara itu, pendamping PPH Sumenep Miftahul Arifin mengutarakan, selama melakukan pendampingan pada pelaku UMKM, dia mencatat ada sekitar 52 pemilik prodik yang sudah memiliki sertifikat halal.

Ketentuan gaji pendamping PPH telah tertuang di dalam Peraturan Kepala BPJPH Nomor 1 tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, dikatakan bahwa setiap PPH menerima insentif sebesar Rp150.000 jika berhasil terbit sertifikasi halal produk dari setiap pendampingan

“Jika ada penambahan pendamping  PPH itu lebih bagus akan mempercepat produk halal di Kota Keris,” kata pria yang akrab disapa Pipin itu.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar