Kemenag Sumenep Desak Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN: Kemenag butuh percepatan sertifikat tanah wakaf. Hal itu dikarenakan untuk persyaratan KUA model revitalisasi.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Sebanyak 37 bidang tanah wakaf di Kementerian agama (Kemenag) Sumenep tidak kunjung selesai. Alasannya, masih proses mengurus berkas. Padahal, hal tersebut sudah diajukan sejak awal tahun 2021.

Penyelenggara Zakat Wakaf (Zawa) Kemenag Sumenep Zainurrosi mengatakan, dari 504 tanah wakaf yang sudah masuk pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di dalamnya ada 37 yang wajib dipercepat. Sebab, hal tersebut akan mendukung kantor urusan agama (KUA) model revitalisasi.

Bacaan Lainnya

“Hal ini khusus KUA Kota. Karena KUA Kota menjadi piloting KUA lainnya,” katanya, Senin (15/11/2021)

Menurut dia, percepatan tersebut hingga saat ini masih proses. Bahkan, masih cek kelengkapan berkas. Harapanya, akhir tahun sudah terselesaikan semua.

“Percepatan tanah wakaf juga untuk meminimalisir sengketa di kemudian hari,” paparnya.

Dikatakannya, semua proses sertifikat tanah wakaf melalui KUA di masing-masing kecamatan sehingga mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), kemudian dari KUA dikonsultasikan pada kemenag, setelah itu diajukan pada BPN.

“Tanah wakaf yang khusus KUA Kota wajib didahulukan,” ucap dia.

Sementara itu, KUA Kota Sumenep Moh. Afif menegaskan, KUA Kota merupakan satu-satunya rujukan pada KUA yang lainnya. Sehingga sertifikat tanah wakaf wajib selesai lebih awal.

“Selain untuk rawan sengketa juga persiapan revitalisasi KUA yang merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama,” tukas dia.

Dia menjelaskan, dari 37 tanah wakaf tersebut di antaranya, Yayasan Aqidah Usmuni, Yayasan Dewi Hasanah dan lainnya. Untuk yayasan tersebut pemberkasannya sudah diurus tinggal menunggu proses sertifikat di BPN Sumenep.

“Semoga tidak ada kendala, dan selesai tahun ini,” ucap pria yang akrab disapa pak Haji itu.

Sementara itu, Kasubsi Peralihan Hak dan PPAT BPN Sumenep Dodi Surya Mangsa mengatakan, masih memproses semua ajuan dari masyarakat, termasuk sertifikat tentang tanah wakaf yang diajukan Kemenag Sumenep.

“Semuanya butuh proses. Banyak yang dilakukan oleh BPN,” tandasnya.

 

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *