oleh

Kemenag Sumenep Larang Pelaksanaan Haflatul Ilmtihan

Kabarmadura.id/Sumenep-Menanggapi maraknya pelaksanaan haflatul ilmtihan di beberap daerah di Kabupaten Sumenep, Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep menegaskan pihak lembaga tidak berkoordinasi dengan pihaknya.

Plt Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, Kemenag masih berpegangan pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru.

“Walaupun di Pesantren misalnya, di pedasaan telah melakukan haflatul imtihan berarti atas kemauan sendiri. Sebab, kemenag masih belum menganjurkan,” katanya, Minggu (28/6/2020).

Dia menjelaskan, meski di berbagai pesantren melaksanakan haflah, mengenai penindakan dipasrahakan pada pihak keamanan.

“Jika ada yang mengadakan haflatul imtihan, hal itu di luar sepengetahuan Kemenag dan tidak pernah izin pada kemenag,” ujarnya.

Rata-rata yang melakukan haflatul imtihan tersebut biasanya di pondok pesantren yang santrinya sedikit. Sebab, haflatul imtihan merupakan kebanggaan tersendiri.

“Kemenag tidak pernah memberikan izin pada pesantren melakukan haflatul imtihan,” tegasnya.

Meski demikian Kemenag tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak serta merta menyalahkan mereka yang sedang hanyut dalam kemeriahan pawai.

“Tetapi, tugas kemenag sudah terpenuhi. Bahwa dilarang melakukan Haflatul Imtihan di masa Covid-19,” paparnya.

Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, akan membubarkan kegiatan yang menimbulkan kerumumanan. Sebab, hal tersebut tidak diperbolehkan di masa Covid-19.

“Intinya tugas kami sudah memberikan arahan. Diikuti atau tidak oleh masyarakat, terserah. Terkecuali di Sumenep diterapkan PSBB, kami bisa menindak secara satu persatu,” ujarnya.

Tindakan polres sudah sangat banyak. Bahkan, berkali-kali untuk mencegah hal tersebut dengan memerintahkan kapolsek di setiap kecamatan. Namun, terkadang diabaikan.

“Kerjasama masyarakat juga penting dalam pencegahan mengundang massa lebih dari 20 orang. Kita tidak ada artinya, tanpa ada kerjasama masyarakat yang sadar akan pentinganya menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, sangat sepakat tentang dilarangnya haflatul imtihan di masa Covid-19. Sebab, hal tersebut sangat mengancam kesehatan masyarakat.

“Kepada pemerintah mohon kerja sama untuk segera melakukan pencegahan. Bagi masyarakat juga harus mengikuti atauran pemerintah,” tegasnya. (imd/pai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed