Kemenkeu Setujui Pilot Project KIHT di Pamekasan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) DALAM PROSES: Disperindag Pamekasan masih menggarap pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) di Pamekasan.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dalam membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT) mulai nampak. Hal itu dibuktikan dari pengajuan perizinan pilot project KIHT. Namun, hanya dibatasi 4 perusahaan rokok dengan total anggaran Rp20 juta.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) Pamekasan  Ahmad Sjaifuddin melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen (PK) Imam Hidajad, pilot project dari KIHT yang berada di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan merupakan cikal bakal pengembangan KIHT yang berlokasi di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan.

Bacaan Lainnya

“KIHT di Larangan Badung tersebut sebagai embrio, sehingga proses perizinan dari awal sudah selesai, nanti akan menggunakan lokasi yang baru,” paparnya, Kamis (18/11/2021).

Lebih lanjut, ia menuturkan, progres pelaksanaan pilot project KIHT tersebut sampai pada desain tempat yang akan difungsikan sebagai produksi dari 4 pabrik rokok. Namun untuk realisasinya masih menunggu pencairan dana dari APBD 2021.

“Untuk sementara kami akan membuat 4 tempatlah, termasuk nanti kantornya Bea Cukai, kami setting sebagaimana baiknya. Masih belum kami kerjakan, menunggu PAK ini,” urainya.

Sementara itu, progres pembangunan KIHT di Desa Gugul masih menunggu masterplan dan detail engineering design (DED). Sehingga, pada tahun ini pembangunan fisiknya belum dilakukan.

Ia juga menambahkan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah melakukan survei ke lokasi (Desa Larangan Badung) dan menyetujui pilot project KIHT tersebut. “Studi kelayakannya sudah rampung, kemudian masterplan dan DED masih proses, hampir selesai,” tuturnya.

Progres Pembangunan KIHT

-Lokasi KIHT: Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan (pengembangan/lokasi baru)

Desa Larangan Badung, Palengaan  (embrio)

-Studi kelayakan sudah rampung

-Disetujui Kementerian Keuangan

Masterplan dan DED dalam proses

-Anggarkan Rp20 Juta untuk pilot project

-Sementara dibatasi empat perusahaan rokok

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *