oleh

Kemerdekaan Substansial

Oleh: Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

Bulan Agustus sebagai bulan perayaan kemerdekaan akan segera tiba. Sekarang kita memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Maka refleksi terhadap kemerdekaan substansial akan menjadi relevan untuk kita gaungkan kembali, selagi bangsa ini masih ada.

Pertanyaan yang paling relevan untuk diajukan setelah 75 tahun kita merdeka adalah adakah perubahan yang mendasar pada Indonesia kontemporer? Apakah seluruh cita-cita bangsa, seperti yang telah diabadikan dalam pembukaan UUD 45 yang berbunyi,  “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”, sudah benar-benar terwujud?

Adalah benar kita tak lagi mengalami bentuk kolonialisme fisik seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda dan Jepang pada masa lampau. Tetapi apakah kemerdekaan yang kita rasakan saat ini benar-benar kemerdekaan yang substantif? Atau jangan-jangan kita hanya merasakan kemerdekaan semu, dimana kita kadang terjebak kepada hal-hal yang sifatnya seremonial saja dalam merayakannya.

Harus diakui, bahwa kita sebenarnya tak pernah benar-benar merdeka. Kita tak pernah merdeka terhadap korupsi. Lihat saja grafik penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015-2018. Berdasarkan data dari Anti Corruption Clearing House (ACCH), penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara. Per 31 Desember 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian yakni penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. (https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penanganan-tindak-pidana-korupsi-oleh-kpk-2015-2018-1557728129).

Kita tak pernah merdeka terhadap kemiskinan, karena sumberdaya-sumberdaya ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Pada Januari 2018, Riset International Forum on Indonesian Development (Infid) menyebutkan kekayaan 1% penduduk di Indonesia setara dengan 45 kekayaan nasional dan ketimpangan kekayaan tersebut terus meningkat dalam  lima tahun terakhir. Siti Khoirun Ni’mah, Program Manager INFID mengatakan, selama lima tahun terakhir, kekayaan 50% penduduk di Indonesia terus turun dari 3,8% terhadap total kekayaan nasional menjadi 2,8%. Sementara itu, lanjutnya, 1% penduduk terkaya memiliki 45% dari kekayaan nasional. (https://finansial.bisnis.com/read/20180123/9/729578/ini-fakta-ketimpangan-kekayaan-261-juta-orang-setara-dengan-45-kekayaan-indonesia). Ketimpangan bukan hanya menjadi masalah regional, tetapi sudah menjadi masalah global. Sebuah laporan terbaru Oxfam yang dirilis sebelum pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos menyatakan harta 26 orang terkaya di dunia sampai saat ini setara dengan kekayaan setengah masyarakat bumi.  Laporan tersebut menunjukkan pada 2018 kemarin jumlah harta ke-26 orang terkaya tersebut tumbuh US$2,5 miliar per hari pada 2018 kemarin. (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190121113656-532-362448/oxfam-aset-26-terkaya-dunia-setara-harta-separuh-warga-dunia).

Kita tak pernah merdeka dari kebodohan, karena tak semua dari kita bisa mengakses pendidikan. Menurut data, hampir lima juta anak di Indonesia, berasal dari daerah terpencil dan tidak memperoleh pendidikan. Ironisnya data tersebut ternyata turut menyumbang angka dunia. The International Commisison on Financing Global Education Opportunity (the Education Commission) memperkirakan bahwa mulai tahun 2030, lebih dari separuh anak-anak dan generasi muda di seluruh dunia (atau sekitar 800 juta orang) tidak akan memiliki keterampilan dasar yang diperlukan untuk memasuki angkatan kerja modern. (https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1035429-5-juta-anak-indonesia-di-pelosok-sulit-akses-pendidikan).

Coba lihat diluar sana, sebagian dari saudara kita yang kebetulan menjadi minoritas, masih tak merdeka dalam menjalankan ajaran agama dan ibadah yang telah menjadi keyakinannya. Setara Institute mencatat terdapat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan jumlah 136 tindakan hingga pertengahan tahun 2018. Direktur Setara Institute Halili menjabarkan pelanggaran tersebut tersebar di 20 provinsi dan baru tahun ini, peristiwa tersebut paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Ia menyebutkan bahwa seringkali Jawa Barat yang menduduki posisi tertinggi. Dari 136 tindakan pelanggaran, terdapat 40 tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tiga aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan. (https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/14563081/setara-institute-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-ada-di-jakarta?page=all).

Kemerdekaan negeri ini dari bentuk kolonialisme Belanda dan Jepang tidak datang dengan sendirinya, melainkan dari perjuangan gigih, pemikiran, bahkan darah para pahlawan kita dulu. Mereka rela meninggalkan keluarga, mengorbankan nyawa serta hartanya, tapi apa balas budi kita bagi para veteran bangsa?

Dan ingat, sebagai sebuah bangsa yang religius, kita menginsafi dan menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi apakah kita benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan baik sebagai perwujudan rasa syukur kepadaNya? Yang tampak adalah segala sumber daya alam yang telah di anugerahkan Tuhan kepada bangsa ini telah dieksploitasi bukan atas dasar memenuhi kebutuhan, tetapi atas dasar menghilangkan dahaga keserakahan.

Sekali lagi, tahun ini kita merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke 74 tahun, maka merenungkan pesan Buya Ahmad Syafii Maarif menjadi akan sangat relevan. Kata Buya: “Tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka” tetaplah menjadi dokumen penting, sementara kemiskinan setelah lebih 74 tahun merdeka masih menjadi “sahabat” kita. Tetapi di atas itu semua, negeri ini adalah negeri kita yang tidak boleh dibiarkan terus meluncur ke jurang yang lebih dalam. Adalah sebuah pengkhianatan terbuka kalau kita masih saja tidak hirau dengan nasib bangsa keempat terbesar di muka bumi. Namanya Indonesia dan lagunya Indonesia Raya yang selalu membahana di angkasa lepas: Hiduplah Indonesia Raya! Sampai berapa lama lagi Indonesia Raya betah hidup berdampingan dengan kemiskinan? Kemiskinan wajib dihalau, semua bentuk pengkhianatan harus dipangkas pada kuncupnya. Untuk itu kita memerlukan strong leadership yang adil dan bersih! (Republika, 22 Januari 2009).  Sehingga pada akhirnya kita bisa berteriak lepas “MERDEKA!!!”.

 

 

Komentar

News Feed