Kemiskinan Sampang Semakin Naik, Data Bansos Justru Terus Susut

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) TIDAK UPDATE: Angka kemiskinan Sampang semakin naik, data bansos justru terus susut. Bahkan 9 ribu data penerima bansos BPNT terhapus.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Angka kemiskinan di Sampang terus naik dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 21,21 persen, 2019 berjumlah 20,71 persen, dan 2020 bertambah menjadi 22,78 persen.

Sayangnya, meski data kemiskinan tetap tinggi, banyak data bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pengan Non Tunai (BPNT) di Sampang terhapus. Padahal, adanya bansos tersebut sangat membantu penghasilan masyarakat yang tidak mampu.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, data bansos yang terhapus tersebut lantaran tidak padunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinsos Sampang dan data diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapi) Sampang.

Selain itu, karena keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT terkesan tidak membutuhkan. Sebab, tidak mengambil bantuan secara terus menerus. Sedangkan bantuan tersebut masuk setiap bulan, sehingga ketika dalam tiga hingga lima bulan tidak diambil, maka KPM tersebut dinilaiterbilang mampu atau tidak membutuhkan.

Cara mengambilan bantuannya harus dilakukan di tempat tertentu, artinya disediakan e-warung di masing-masing desa, atau keluarahan. Sehingga, semua KPM harus mengambil ditempat tersebut.

“Per Januari ini sudah ada 9 ribu data BPNT terhapus secara otomatis, dan itu dampak dari tahun 2020. Faktornya data kependudukan dan DTKS tidak padu dan ada KPM yang tidak transaksi terus menerus,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penangan Sosial Dnisos Sampang, Nashrun kepada Kabar Madura, Rabu (6/1/2020).

Ditambahkan, 9 ribu data yang dihapus oleh pemerintah pusat tersebut mayoritas karena adanya data tidak valid, dirinya meminta kepada semua instansi seperti pemerintah desa dan kecamatan untuk melakukan pembaharuan agar semua data kependudukannya bisa valid saat hendak dimasukan ke DTKS.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu soal data ini, karena kadang saat ada KPM yang ngadu itu datanya tidak valid, jadi saya minta agar diperbaharui terlebih dahulu dan pembaharuan data ini 5 tahun sekali harus dilakukan,” pintanya.

Soal langkah-langkah agar semua data kependudukan dan DTKS bisa padu, Nashrun menyebut program BPNT tersebut sudah dialihkan ke bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

“Proses pemadanan DTKS dan data yang ada di dukcapil pusat itu tiga bulan sekali. Dan sekarang bukan tanggungan saya,” pungkasnya.(mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *