oleh

Subsidi Gaji Hanya Jadi Rejeki Honorer K2: Kepahitan Guru Honorer, Honor Kecil dan Labil, Luput dari Subsidi

Kabarmadura.id-Subsidi gaji bagi pekerja pemilik upah di bawah Rp5 juta, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sirmulyani Indrawati juga akan menyasar guru honorer. Namun, persyaratan guru honorer untuk mendapatkan subsidi gaji tersebut adalah guru yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Guru Non-ASN Penerima dan Bukan Penerima BPJS Ketenagakerjaan
 
Kabupaten Jumlah  Terdaftar

BPJS

Ketenagakerjaan

Tidak

terdaftar

BPJS

Ketenagakerjaan

Penerima BLT

 subsidi pekerja (terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)

Bantuan lain jika tidak dapat BLT Subsidi Pekerja  
Pamekasan 8.986 575 8.411 575

(dalam verifikasi)

nihil  
Sumenep                            5.732 930 4.802 930

(dalam verifikasi)

nihil  
Bangkalan                            3.836 Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui nihil  
Sampang                            2.000 Tidak diketahui Tidak diketahui Tidak diketahui nihil  

Sayangnya, dari seluruh guru non-ASN di Madura yang berstatus sebagai guru honorer maupun guru sukarelawan, tidak semuanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

Memfasilitasi guru yang berhak menerima subsidi gaji dari program BLT Ketenegakerjaan tidak semuanya dilaksanakan secara proaktif oleh masing-masing dinas pendidikan di Madura. Sebagian beralasan bahwa pembayaran gaji dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan adalah kewenangan pihak sekolah.

Kondisi semrawut juga terjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, ada data dua kabupaten yang bercampur aduk, yakni Sampang dan Bangkalan.

Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang, Madura Muhammad Rizal juga tidak bisa menyampaikan data kepesertaan kepada pihak eksternal secara sembarangan, terlebih data peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk Sampang dan Bangkalan bercampur aduk.

“Maaf, saya tidak bisa menyampaikan datanya sekarang, karena data yang ada bercampur antara Bangkalan dan Sampang,” singkatnya.

Subsidi Gaji Hanya Jadi Rejeki Honorer K2

Di Kabupaten Sumenep, dari 5.732 guru non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, hanya terdapat sebanyak 930 orang guru yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Sumenep mulai menginput data dan rekening guru peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi calon penerima subsidi gaji pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan itu.

“Pencairannya tunggu pemerintah pusat. BPJS hanya mengkoneksikan data dan nomor rekening, kemudian diteruskan ke pemerintah dan yang transfer pemerintah pusat. Kami tidak berwenang mencairkan,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Sumenep, Ihsan.

Sedangkan 930 guru honorer itu, kata Kepala Disdik Sumenep Carto, adalah tenaga guru yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan merupupakan guru honorer kategori 2 (K2). Mengenai pencairannya, pemerintah pusat yang nantinya akan mentransfer ke rekening masing-masing guru.

“Hanya Guru K2 yang dapat diajukan. Walaupun memang tidak semuanya karena ternyata ada yang tidak ikut BPJS.  Sementara guru non K2 tidak diajukan sama sekali,” ujar dia.

Ketua Forum Harian Kategori II  (FHK2) Sumenep Abd. Wahed membenarkan hal itu, sudah mengajukan pada Juli 2020 lalu, tetapi hingga saat ini belum menerima subsidi yang dimaksud.

Kepala Disdik Pamekasan Ach. Zaini menuturkan serupa. Hanya sebagian kecil guru honorer di Pamekasan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Terdapat 8.986 guru berstatus non aparatur sipil negara (ASN) di Pamekasan yang mengikat kontrak dengan Disdik. Namun, masih banyak guru yang statusnya hanya menjalin kontrak dengan sekolah saja.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 575 orang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, terdapat 8.411 orang guru yang tidak terdaftar sebagai peserta BJS ketenagakerjaan.

“Semua guru yang tergolong K2 semuanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Guru yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, jelas Zaini, hanya yang masuk kategori dua (K2). Sehingga selain K2, dipastikan tidak dijami BPJS Ketenagakerjaan.

Kendati begitu, Disdik Pamekasan belum ada rencana memberi bantuan alternatif jika guru honoerer itu tidak memperoleh subsidi gaji dari Kemenaker, termasuk bantuan pulsa.

“Kalau bantuan pulsa atau bantuan paket internet tidak ada,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi kepada 15,7 juta pekerja terdampak Covid-19. Jumlah bantuan yang disiapkan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk 1 orang pekerja selama empat bulan, ditransfer 2 bulan sekaligus sebanyak dua kali.

Kriteria penerima bantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, antara lain pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja penerima upah (PU), merupakan peserta BPJamsostek aktif sampai dengan Juni 2020 dan memiliki upah terakhir di bawah Rp5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan. (TIM KM)

 

Komentar

News Feed