Kepala BPN Bangkalan Ogah Beri Keterangan Rinci

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MEMANAS: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan terkesan tidak terbuka terkait biaya sertifikasi tanah.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Meski bertubi-tubi menerima aksi dari Mahasiswa dan warga, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan belum bisa menjawab secara rinci tentang dugaan permainan biaya penyertifikatan tanah. Hanya mengklaim, sudah memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan melalui aplikasi.

Padahal, realitas di lapangan BPN terkesan menangguhkan pengurusan Program Pengurusan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada pihak ketiga.Bahkan, biaya dan jangka waktu yang diperlukan dalam progres pengurusan sertifikat tanah di BPN. Sebab, biaya dan limit waktu pengurusan tidak sama.

Bacaan Lainnya

“Ada yang sampai 4 tahun sertifikatnya belum jadi. Jadi kami ingin mempertanyakan itu kepada BPN, apa kendalanya dan sebenarnya berapa limit waktunya,” ujar Koordinator Aksi Parliament Reform Institute NGO Jimhur Saros, Rabu (4/8/2021).

Bahkan, kejanggalan pengurusan juga terselip dalam sistem percepatan pengurusan dengan nominal pembayaran yang tidak sedikit dalam setiap pengurusannya. Warga yang ingin pengurusannya cepat, maka harus bisa membayar mahal. “Ada yang diminta Rp10 juta, Rp20 juta bahkan sampai Rp40 juta setiap pengurusan sertifikat,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BPN Bangkalan Muhammad Tansri belum bisa memberikan keterangan secara rinci mengenai dugaan kejanggalan pengurusan sertifikat tanah. Bahkan, mengklaim tidak pernah menugaskan pihak ketiga dalam pengurusan PTSL. “Saya justru kaget mendengar dimintai uang puluhan juta, karena semua pembayaran melalui bank,” responnya.

Sedangkan, untuk pengurusan sertifikat tanah hingga bertahun-tahun belum selesai kemungkinan diakibatkan pergantian pegawai. Sehingga, berkas dan datanya tidak diketahui. “Mungkin karena pegawai yang sebelumnya tidak menginformasikan terkait berkas-berkas tersebut dan mungkin karena menumpuknya berkas yang harus diurus,” terangnya.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar pengurusan sertifikat tanah tanpa melalui perantara atau kuasa. Sehingga, tahu sistem pelayanan di BPN. “Ada jalur khusus bagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Kalau melalui jasa, bisa jadi dimintai biaya yang cukup besar,” tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *