oleh

Kepala Desa dan ASN Rawan Tidak Netral

Kabarmadura.id/PAMEKASAN- Pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April cukup menuai respon reaktif dari sejumlah kalangan. Terutama pengamat politik yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Mereka menilai ketidaknetralan Pemilu rawan terjadi di tingkat pemerintahan desa (Pemdes) melalui pengaruh kepala desa (kades) dan perangkatnya. Hal ini diungkapkan pengamat politik Pamekasan, Mohammad Elman, Senin (8/4).

Menurutnya, peran kades dan perangkat desa cukup mempengaruhi masyarakat untuk menyumbang suara pilihannya. Hal itu terjadi lantaran pengaruh politik desa yang dibangun sejak pemilihan Kades.

“Artinya, ketika seorang Kades memihak salah satu calon maka pasti berpengaruh terhadap kenetralan pemilu tahun ini. Karena politik desa ini cukup kental,” ujarnya.

Pihaknya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan proaktif melakukan pengawasan hingga tingkat desa. Sehingga pesta demokrasi tingkat nasional tersebut bisa berjalan optimal.

“Kami sangat berharap tingkat pengawasan masuk ke setiap desa. Tujuannya agar tingkat kenetralan pada Pemilu 2019 bisa terkontrol dengan baik. Yang tidak kalah penting menegaskan sanksinya bila ada kades yang terbukti terlibat,” tegasnya.

Sementara itu,  Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada para aparatur sipil negara (ASN) dan kades yang tidak netral atau berkampanye terhadap salah satu pasangan calon pesta demokrasi.

“Kami akan mengawasi netralitas perangkat desa dan ASN agar pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan sesuai harapan bersama. Meski sejauh ini kami masih belum menemukan keterlibatan mereka,” responnya.

Namun, tambah Saidi sapaan akrabnya, jika nantinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini ada otoritas desa atau ASN terbukti tidak netral atau memihak pada salah satu calon maka sanksi sesuai aturan akan berlaku.

Selain memaksimalkan pengawasan, pihaknya juga mengklaim telah melakukan sosialisasi terhadap kades dan ASN agar senantiasa netral pada pemilu yang akan digelar pada 17 April mendatang.

“Alhamdulillah untuk sekarang belum ada bukti konkret keterlibatan kades atau ASN yang memihak pada salah satu calon. Tapi akan kami awasi terus hingga pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini selesai,” tegasnya. (ito/pai)

Komentar

News Feed