oleh

Kepastian Pembubaran PT. SMP Tahun Ini Masih Terganjal Pembagian Gono-Gini

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pencabutan dua peraturan daerah (perda) pendirian dua badan usaha milik daerah (BUMD) memang diagendakan tahun ini. Hanya saja, pembubaran PT. Sampang Mandiri Perkasa (SMP) belum bisa dipastikan terlaksana. Salah satu indikasinya, belum jelasnya mengenai pembagian gono-gini. Sebab, salah satu persyaratan pembubaran PT. SMP harus melibatkan perusahaan lain.

Yakni, kerjasama dengan PT. Asa Perkasa pada saat pengelolaan minyak bumi dan gas (Migas) beberapa tahun lalu. Keduanya, mempunyai saham dalam pengelolaan dan aset selama ini. Yakni, saham PT. SMP sebesar 51 persen, dan PT. Asa Perkasa 49 persen. Sedangkan pembubaran PT. SMP, merupakan salah satu poin rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020.

Selain rekomendasi pencabutan perda pendirian dua BUMD, yakni PT. Sampang Sarana Shorebase (PT. SSS) dan PT. SMP. Hal ini diungkapkan, Ketua Panitia Kerja (Panja) LHP BPK 2020, DPRD Sampang Agus Khusnul. Menurutnya, pembubaran itu berdasarkan rekomendasi dari BPK. Sehingga, setelah adanya pencabutan dua perda, maka PT. SMP harus dibubarkan.

“PT. SMP harus dibubarkan. Itu ada rekomendasi khusus dari BPK. Poin sebelumnya, perda pendirian PT. SSS dan PT. SMP harus dicabut. Berikutnya, PT. SMP dibubarkan. Sehingga setelah perda dicabut, maka PT. SMP harus dibubarkan,” ujarnya, Minggu (28/2/2021).

Sementara untuk PT. SSS, tidak direkomendasikan untuk dibubarkan. Akan tetapi, hanya direkomendasi ditinjau ulang. Namun, khusus PT. SMP akan segera dibubarkan. Hanya saja, selama ini masih kesulitan mengenai pembagian harta gono-gini, antara PT. SMP dan PT. Asa Perkasa. Bahkan, pembubaran PT. SMP juga dikehendaki oleh pemerintah daerah.

Salah satu dasarnya, perusahaan tersebut pernah mengalami masalah hukum. Sehingga, direncanakan akan dilakukan revitalisasi dengan membentuk perusahaan baru. “Kalau pencabutan dua perda itu menjadi program bapemperda tahun 2021. Tapi soal pembubaran, masih menunggu keputusan pengadilan. Namun sampai saat ini masih belum selesai soal pembagian gono-gini,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi. Pihaknya mengakui, selama ini sudah sepakat dengan rencana pembubaran PT. SMP. Namun, masih terkendala soal kerjasama antara PT. SMP dan PT. Asa Perkasa. “Kami sudah meminta adanya audit independent. Terutama, mengenai hutang piutang PT. SMP. Termasuk pembagian harta gono-gini. Berkaitan adanya kerjasama dengan PT. Asa Perkasa,” responnya.  (man/ito)

Alasan Pembubaran BUMD PT SMP

  • Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 PT SMP Harus Dibubarkan.
  • Salah Satu Indikasi Pembubaran, Lantaran Pernah Mengalami Persoalan Hukum
  • Perlu Revitalisasi untuk Dibentuk Perusahaan Baru
  • Pembubaran PT. SMP Masih Terganjal Pembagian Aset Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas (Migas) Beberapa Tahun Lalu
  • Saham PT. SMP 51 Persen dan PT Asa Perkasa 49 Persen di Pengelolaan Migas

 

Komentar

News Feed