Kepolitikan


Kepolitikan

Kolom: Falsafah Harian

Ahmad Sahidah: Dosen Filsafat Keuangan Universitas Nurul Jadid

Setelah reformasi, kita telah melalui beberapa pemilihan umum sebagai cara untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin, baik presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa secara lebih demokratis. Berbeda di era Orde Baru, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan calon yang dianggap terbaik untuk memenuhi aspirasi dan ideologi.

Namun, keleluasaan untuk memilih melahirkan pembelahan di masyarakat. Sejatinya, perbedaan ini bukan barang baru, karena sejak pesta demokrasi digelar, rakyat Indonesia mendukung partai yang dipandang sebagai pandangan hidup dan idealisme yang mesti dimenangkan. Kenyataannya, dalam sejarah panjang negara ini, ada dua arus besar, yakni nasionalisme dan Islamisme.

Untuk memperhalus dua kata di atas, kita kini sering mendengar calon ideal dari pasangan calon adalah mewakili nasionalis dan religius, atau bahkan sipil dan militer. Penyederhanaan ini tentu tidak keliru, namun ia mengaburkan apa sesungguhnya yang harus disuarakan di panggung kampanye agar perebutan kekuasaan itu tidak hanya berkisar soal pemilihan orang nomor satu di setiap hirarki kekuasan.

Dalam filsafat politik, masalah utama dari disiplin ini adalah bagaimana menyebarkan atau membatasi kekuasaan publik untuk mempertahankan daya tahan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Dari sini, kita bisa menyoal praktik politik uang, yang menjadikan duit sebagai alat transaksi untuk mendapatkan dukungan. Betapa naif, kepercayaan yang seharusnya ditunjukkan dengan manifesto dan janji, justru ditukar dengan selembar uang, yang tidak sepadan dengan apa yang telah dikorbankan oleh konstituen, harga diri dan kebenaran.

Dengan disiplin ini, persoalan-persoalan tujuan pemerintahan, dasar-dasar kewajiban politik, hak individu terhadap negara, dasar kedaulatan, hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan hakikat kebebasan politik dibahas secara tuntas dan mendalam. Setiap pertanyaan ini mengandaikan jawaban yang berbeda. Semisal, kebebasan bagi kaum liberal dan konservatif terkait ruang pribadi dan publik jelas tidak sama.

Kenyataannya, dunia politik kita hari ini masih berkisar soal isu identitas. Padahal, mereka yang akan berlaga dikenal sebagai calon yang telah menyatakan setia pada dasar negara dan konstitusi. Dengan demikian, ini bukti lebih cukup untuk menggeser perdebatan pada tujuan politik itu sendiri, yakni kebajikan khalayak. Selain itu, masyarakat tidak lagi melanjutkan perseteruan sebelum pemilu pada seusai pelantikan penguasa. Warga tidak lagi dilihat sebagai pendukung A dan B, tetapi dipandang sebagai publik yang berhak untuk mengawasi pemimpin.

Selain itu, demistifikasi politik juga perlu dilakukan. Selama ini, jabatan publik, seperti presiden, gubernur, wakil rakyat, dan bupati diperlakukan sebagai penguasa layaknya raja zaman dahulu. Sambutan pada kunjungan mereka sengaja diorkestrasi dengan kalungan bunga, karpet merah, atau tabuhan hadrah. Padahal, mereka adalah orang yang dipilih oleh rakyat melalui kotak suara. Artinya, majikan dari kekuasaan itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi, siapa sebenarnya yang perlu disambut?

Itulah mengapa lagu 1001 Macam Rhoma Irama perlu disimak. Di sini, raja dangdut ini melantukan tentang seribu satu macam cara orang mencari makan, dari pengamen hingga presiden. Penegasan ini tidak berarti hendak mendegradasi kedudukan jabatan publik, tetapi hendak mendidik warga bahwa posisi itu terkait dengan tanggung jawab pemimpin kepada warga. Betapa kehadiran pejabat itu menyedot banyak biaya untuk penyambutan, keamanan, dan pernik-pernik lainnya.

Bayangkan, ada kunjungan seorang menteri yang meminta pihak pembantu tuan rumah untuk menyambut yang bersangkutan dari gerbang pondok pesantren. Tak hanya itu, orang-orangnya membawa sekumpulan pendukung untuk berteriak namanya seraya diikuti sebagai calon presiden di depan kediaman tuan rumah. Betapa tidak etis! Di lain waktu, ada wakil rakyat yang menyampaikan kegiatan sosialisasi empat pilar, tetapi di depan gedung pertemuan, ia bicara tentang dukungan untuk calon bupati. Ini tidak melanggar undang-undang, tetapi menabrak kepatutan.

Betapa mereka telah menggunakan aji mumpung dengan menggunakan jabatan dirinya untuk tujuan politik pribadi, bukan warga. Bahkan, kegiatan vaksinasi yang diinisiasi oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara juga ditunggangi oleh anggota DPR yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja BUMN. Bagaimana yang bersangkutan bisa bersikap obyektif dan kritis, jika tidak ada pemisahan antara eksekutif dan legislatif.

Di sinilah, kepolitikan perlu dipahami secara lebih utuh agar ia tidak hanya soal siapa menjadi apa dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan anggota DPR pusat atau daerah sebagai perantara pada warga dan lembaga tidak dijadikan sebagai alat transaksi dan prilaku tak terpuji yang lain. Bila praktik ini dibiarkan, kita tidak hanya membiarkan demokrasi disandera, tetapi juga institusi pendidikan tinggi mengalami disfungsi kritik.