Kerap Berlakukan SOTK, Pengaruhi Kinerja OPD di Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) BAKAL DIROMBAK: Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang, kembali direncanakan penggabungan dan pemecahan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Belum genap setahun, perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Saat ini, direncanakan akan dilakukan SOTK kedua dalam kurun waktu sekitar enam bulan sejak akhir 2020 lalu. Terbukti, pemerintah sudah melakukan SOTK terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Masing-masing, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) dilebur ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos). Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) digabung ke Dinas Pertanian (Disperta). Terakhir, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) dipecah ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman mengaku jika pemerintah saat ini kembali akan melakukan SOTK kedua kalinya. Namun, belum mengetahui instansi mana saja yang akan dipisah dan digabung. Sedangkan, SOTK sebelumnya belum terbukti efektif.  “Kenapa harus ada perubahan lagi. Padahal, pada perubahan sebelumnya tidak terlalu nampak perubahan kinerja lebih baik dari instansi yang terdampak SOTK,” ucapnya, Senin (28/6/2021).

Pihaknya mengaku, khawatir jika terlalu sering dilakukan SOTK. Sebab, akan mengganggu efektifitas sejumlah pihak. Terutama, tentang kinerja OPD di sejumlah kantor pemerintahan. Sehingga, akan mempengaruhi terhadap kemajuan Sampang. Pada dasarnya, adanya perubahan untuk lebih baik tidak masalah. Hanya saja, perlu banyak pertimbangan, baik dari segi ketepatan waktu maupun manfaat.

Terpisah, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengaku, saat ini sedang melakukan penyusunan rencana peraturan daerah (raperda) tentang perangkat daerah. Raperda tersebut diperlukan, untuk memenuhi perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda itu berkaitan dengan perubahan STOK yang baru.

“Raperda ini, harus dibahas lebih awal. Karena cukup mendesak itu segera diterapkan,” ucapnya.

Dijelaskan, jika perubahan SOTK menyesuaikan dengan aturan baru. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sehingga, pola pemerintahan di Sampang mengikuti perkembangan aturan  yang berlaku. Ditanya soal instansi apa saja yang akan mengalami perubahan STOK?. Pihaknya belum bisa memastikan. Hanya saja, SOTK sudah direncanakan sebelumnya. (man/ito)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *