oleh

Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Rendah, PAD Parkir Berlangganan Terancam Tidak Capai Target

Kabarmadura.id/Sumenep-Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep tidak pernah capai target. Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan, retribusi parkir berlanggan tidak pernah mencapai target. Dicontohkan, target pendapatan retribusi parkir pada 2018 Rp3,6 miliar hanya mencapai Rp2,3 miliar. Pada tahun 2019 tercapai hanya Rp3,7 miliar dari target Rp4,2 miliar.

Sementara untuk tahun 2020, target PAD parkir berlangganan Rp3,5 miliar. Sementara sampai pertengahan semester, baru mencapai Rp1,5 miliar

“Dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target. Banyak kendaraan yang tidak membayar pajak pada waktu perpanjangan. Sehingga, pembayaran parkir berlangganan juga terabaikan,” katanya, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, dirinya beralasan dari awal 2012, retribusi parkir berlanggan tidak pernah mencapai target. Sebab, perkembangan kendaraan baru di Sumenep hanya 4 hingga 5 persen. Dalam artian, pembeli kendaraan baru sedikit. Adapun kendaraan lama banyak yang sudah tidak dipakai sehingga tidak lagi membayar pajak.

“Tahun ini pesimisi untuk mencapai target,” ujarnya.

Mengenai peruntukan parkir berlangganan, tidak semua uang parkir berlanggaan masuk kas daerah. Nantinya hasil tersebut masih dibagi ke tiga instansi, yakni Polri mendapat 5 persen, pemerintah provinsi 15 persen, dan sisanya pemerintah kabupaten yang nantinya masuk ke kas daerah.

Adapun biaya parkir berlangganan meningkat. Untuk roda 2 dari Rp15 ribu menjadi 20 ribu, untuk roda 3 dari Rp30 ribu dan roda 4 Rp40 ribu, Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang retribusi Jasa Umum.

Dana parkir tersebut dipakai untuk banyak hal. Di antaranya, biaya juru parkir. Di samping itu, pihaknya menggunakan dana tersebut untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Misalnya, setiap bulan pada waktu jalankan monitoring dan evaluasi.

“Kami menyarakankan kalau ada petugas parkir nakal yang minta tariff, silakan laporkan ke Dishub. Sebab, petugas sudah ada gajinya. Dan yang berhak ditarik parkir hanya kendaraan dengan nomor polisi luar Sumenep ,” paparnya.

Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sumenep Abdur Rakhman mengatakan, banyak Masyarakat Sumenep yang tidak bayar Pajak bermotor. Ada sekitar 10 persen dari 205.698 ribu total kendaraan atas nama warga Sumenep.

Dijelaskan, saat ini dirinya terus menggenjot penarikan pajak dan akan terus melayani masyarakat yang masih belum bisa melakukan aktivitas perpanjangan pajak kendaraan bermotor.

“Jika perlu kami terus berupaya dan akan senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, Parkir belangganan diharapkan melampaui target PAD. Sebab, hal tersebut sebagai penunjang pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

“Semakin banyak perolehan parkir berlangganan, maka semakin banyak pula pendapatan di Pemkab, utamanya pemkab Sumenep,” paparnya.

Dishub juga harus ikut andil dalam mensukseskan cepat terbayarnya pajak. Sehingga, parkir berlanggan dapat terbayar juga.

“Intinya, sosialisasi pada masyarakat juga penting dilakukan,”pungkasnya. (imd/pai)

 

Komentar

News Feed