Kesejahteraan Guru Madin di Kabupaten Sumenep Terkatung-katung

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN ) RAJIN : Minimnya anggaran khusus untuk guru di madrasah diniyah (Madin) Kabupaten Sumenep perlu perhatian pemerintah.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Anggaran untuk guru madrasah diniyah (madin) hingga saat ini sangat memprihatinkan. Padahal, keberadaan madin merupakan benteng bagi generasi muda, untuk membendung  pengaruh paham keagamaan yang buruk. Hal tersebut diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Ponpes) Kementerian Agama (Kemenag), Kabupaten Sumenep Muh.Rifa’i Hasyim, Selasa (22/12/2020).

Menurutnya, minimnya anggaran dikarenakan pengajuan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun pusat kerap tidak disetujui. Sehingga dalam satu tahun, guru madin  hanya mendapatkan Rp3 juta atau Rp250 ribu setiap bulannya. Guru madin yang dimaksud, guru yang sudah berada di taman pendidikan Al-Quran (TPQ) atau guru yang sudah mengantongi izin operasional.

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, ada sebanyak 6.512 guru madin yang mengantongi izin operasional, serta ada 1.346 madrasah dan jumlah siswa sebanyak 21.778 orang. Pada dasarnya, para guru madin tidak berharap imbalan. Tetapi, mereka perlu mendapat apresiasi melalui gaji atau insentif yang layak dan cukup.

Namun apalah daya, pemerintah masih mampu memberikan seadanya. Sebab, diprioritaskan pada gaji yang lainnya. “Ke depan perlu dievaluasi, agar anggaran khusus madin bertambah. Kami akan terus berusaha untuk kesejahteraan guru madin kedepannya,” janjinya.

Dikatakan, bagi guru madin yang belum mengantongi izin operasional akan diperjuangkan. Sebab, semua guru merupakan hal yang penting dan layak untuk diberikan imbalan walaupun sedikit. “Guru madin ada yang digaji, dan ada pula tanpa gaji, itu tergantung ajuan pada pemerintah,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Rozah Ardhi Kautsar sangat menyayangkan kesejahteraan guru madin terabaikan. Sebab, selama ini pendapatan guru tersebut sangat minim. “Guru yang tidak mengantongi operasional tidak mendapatkan apa-apa, ada juga yang mendapatkan dalam satu tahunnya mencapai Rp650 ribu, ada juga yang Rp3 juta,” responnya.

Dia juga mengatakan, para guru madin harus mendapat perhatian. Sebab, Kemenag memiliki UU pesantren, dan salah satu aktivitas di ponpes yakni madin. “Kami mendesak Kemenag untuk segera memprioritaskan. Karena, honor guru madin sangat miris. jika banyak lulusan sekolah formal, tidak bisa baca alquran dan sekolah madrasah memprihatinkan di biarkan saja, kasihan guru madrasah terkesan sengsara,” pungkasnya. (imd/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *