oleh

Kesejahteraan Guru Rendah, Ini Kata Wabup Sumenep

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyampaikan, terkait problem kesejahteraan guru bukan hanya persoalan mendasar di tingkat daerah tetapi sudah merata di tingkat nasional.

Wakil bupati Sumenep Achmad Fauzi menjelaskan untuk daerah paling timur Pulau Madura sendiri belum memiliki terobosan untuk memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik yang masih belum sertifikasi dan belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Karena memang di daerah sendiri anggaraan untuk kesejahteraan guru juga sangat terbatas, tetapi yang pasti pemerintah terus berupaya agar persoalan guru ini cepat selesai,” katanya, kemarin.

Politisi PDIP itu menambahkan, salah satu upaya dari pemerintah setempat adalah membuka lowongan CPNS dengan jumlah kouta yang lebih banyak dari pada beberapa daerah lain terlebih di Madura. Karena memang jumlah PNS di lingkungan pendidikan terbilang kurang, baik yang berada di bawah naungan dinas pendidikan dan kementrian agama (kemenag).

“Pada dasarnya pemerintah terus menambah anggaran untuk guru, tetapi memang honorer ini dari pemerintah pusat sendiri juga tidak terlalu besar anggaraannya,” imbuhnya.

Fauzi tetap berharap agar pemerintah pusat lebih mementingkan perhatian terhadap para guru terlebih honorer, jika memang pemerintah serius untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu Eko Mulhaq yang saat ini masih berstatus sebagai guru non PNS mengatakan, jika yang menjadi tolok ukurnya adalah honor maka tidak akan ada yang bersedia sebagai pendidik. Melihat jumlah pendapatnya sangat sedikit, apalagi jarak tempuh lokasi lembaga tempat ia mengajar tidaklah dekat.

“Tiga bulan itu saya jarang sampai 500 ribu yang diperoleh dari mengajar, ya mau gimana lagi, kalau tidak ngajar gimana. Ya harus punya sampingan memang. Kita harus kreatif jangan hanya tergantung pada honor yang tidak seberapa itu,” paparnya. (ara/pai)

 

Komentar

News Feed