oleh

Kesejahteraan Terbatas, Legislatif Siapkan Raperda Perlindungan Guru Honorer

Kabarmadura.id/Pamekasan-Fasilitas maupun upah guru honorer di Pamekasan, belum bisa memenuhi kebutuhan para tenaga pendidik itu. Bahkan kenaikan insentif sulit dipenuhi oleh pemerintah kabupaten setempat, lantaran terbatasnya anggaran pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan,Harun Suyitno mengatakan, pihaknya memiliki inisiasi untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang perlindungan guru honorer. Menurutnya, regulasi tersebut akan diusulkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), untuk menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2020.

“Secara umum, regulasi itu akan mengatur mekanisme pembayaran insentif. Termasuk besaran yang akan dibagikan. Lalu, perlindungan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja direncanakan juga terakomodasi dalam regulasi itu,” ujarnya, Selasa (12/11).

Harun menegaskan, guru honorer layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Selain masa kerja yang sangat lama, beban kerja guru honorer juga tidak jauh beda dengan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bahkan, bisa terbilang lebih berat. Sudah saatnya guru honorer mendapat perhatian lebih,” tegasnya.

Diungkapkannya, berdasarkan informasi yang diterima oleh para wakil rakyat, guru honorer kategori dua (K-2), setiap bulan dibayar Rp1 juta. Sementara guru honorer non kategori dibayar Rp600 ribu setiap tahun yang dicairkan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Padahal, masa kerja guru honorer itu rata-rata 15 hingga 20 tahun. Guru honorer itu mayoritas mulai mengabdi sejak tahun 2004. Insentif yang diterima sangat terbatas. Dengan demikian perlu adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap para guru honorer tersebut.

“Mudah-mudahan dengan adanya regulasi ini, paling tidak bisa dijadikan acuan sebagai landasan untuk memberikan perhatian lebih terhadap guru honorer. Sehingga mereka (guru honorer red) tidak lagi merasa terkatung-katung,” harapnya. (ito/pin)

 

Komentar

News Feed