oleh

Kesulitan Perbaiki Data Penerima PKH, Perubahan Sistem Ganggu Kinerja Pendamping

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Amburadulnya data penerima keluarga harapan (PKH) masih terjadi. Bahkan, data penerima juga diakui oleh pendamping PKH Bangkalan tidak sinkron dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan. Sementara itu, amburadulnya data PKH itu beralasan adanya perubahan sistem verifikasi validasi (verval) melalui aplikasi PKH berubah menjadi SINK-NG.

Koordinator Kabupaten (Korkap) Pendamping PKH Bangkalan Heru Wahjudi mengatakan, untuk data keluarga penerima manfaat (KPM) saat ini yang dimilikinya merupakan hasil data finalisasi atau closing; tiap persiapan penyaluran harus ada finalisasi tiap tiga bulan sekali.

“Bulan Februari, April dan Oktober. Satu tahun ada empat kali penyaluran dan memungkinkan tiap penyaluran itu berbeda datanya,” katanya, Senin (8/3/2021).

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan, data itu tergantung pemutakhiran pendamping desa di lapangan. Dimana kata dia, bisa jadi KPM juga tidak berubah karena memang tidak dilakukan oleh perubahan dari pendamping PKH di desa.

“Tidak dilakukan itu karena mungkin adanya regulasi baru, perubahan-perubahan berjenjang sehingga tidak ada komponennya,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, otomatis juga bisa merubah penerima dan kuota PKH setiap bulannya. Sejauh ini data yang dimilikinya, jumlah PKH di Bangkalan sekitar 65 ribu kepala keluarga (KK). Namun, data itu terus bergerak dan berubah sesuai finalisasi.

Di samping permasalahan datanya yang tidak tepat sasaran, juga juga dipicu permasalahan lainnya. Dia menjelaskan, selama ini acuan yang dipakainya melalui aplikasi PKH. Adanya regulasi baru terkait sistem aplikasi itu, dia mengungkapkan, basis data kemiskinan harus ada di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SINK-NG).

“Jadi teman-teman pendamping ini arahnya ke sistem itu, karena PKH sebelum finalisasi bulan ini belum menerapkan SINK-NG. Jadi teman-teman pendamping mengulang lagi. Kendala kami di data,” jelasnya.

Menurutnya, banyak data disepadankan dengan data Dispendukcapil belum sama. Hal itulah yang menyebabkan data PKH amburadul. Banyak NIK dan data penerima yang dipadukan di Dispendukcapil invalid.

“Jadi teman-teman masih fokus memperbaiki itu, apalagi hari ini sudah terakhir perbaikan di SINK-NG. Jadi kami fokus perbaikan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Mathur Husyairi, saat serap aspirasi terkait permasalahan itu mengatakan, gejolak dan banyaknya persoalan yang muncul terkait database memang dari awal yang tak pernah selesai.

Dia mengungkapkan, dari situ masalah data yang dikeluhkan tak kunjung sesuai dimulai dari Kemensos. Padahal, para pendamping PKH sudah verifikasi dan validasi data sesuai juknis.

“Nah ini kan berarti di sistem penelitiannya yang bermasalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa mengunjungi kementerian untuk berdiskusi soal data kemiskinan ini. Sebab, data dalam setiap kementerian itu harus sama,” katanya.

Permasalahan itu, katanya, harus diselesaikan agar tidak berkelanjutan seterusnya. Dia menyampaikan, data kemiskinan dan bantuan seharusnya tidak boleh ada persoalan lagi. Dia meminta, kepada pendamping PKH agar segera melakukan perbaikan data secara valid agar bisa digunakan oleh semua instansi pemerintah.

“Memang saya ketahui dari gradasi data verval yang telah dilakukan pendamping sesuai juknis. Tapi yang turun dari pusat malah data-data bermasalah. Berarti ini kan di sistem pendataan dan database yang tidak benar,” pungkasnya. (ina/nam)

Komentar

News Feed