oleh

Kesulitan Tebus Pupuk Bersubsidi, Warga Luruk Dispertahorbun Bangkalan

KABARMADURA.ID, Bnagkalan -Pupuk bersubsidi yang belum bisa ditebus oleh petani di Bangkalan, jadi permasalahan. Persatuan Mahasiswa Kokop (PMK) mendatangi Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan meminta kejelasan terkait hal tersebut.

Mereka menganggap, persoalan tersebut akan menghambat proses bercocok tanam para petani yang saat ini tengah memasuki musim tanam dan membutuhkan pupuk. Ketua Umum PMK Samsul Hadi mengatakan, pihaknya kecewa dengan kinerja dinas tersebut.

“Terkait kelangkaan dan tidak tersedianya pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Sedangkan saat ini petani membutuhkan pupuk,” ujarnya.

Dia meminta agar dinas terkait segera melakukan tindakan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan begitu saja dan menunggu intruksi dari pusat. Masih menurut Hadi, program penebusan pupuk bersubsidi yang menyulitkan petani agar segera diselesaikan.

“Ada 4 kios distributor pupuk di Kecamatan Kokop, saya kira ini kurang dan seharusnya ditambah,” tuturnya.

Pasalnya, petani masih membeli pupuk dan harus mengeluarkan ongkos kendaraan karena jumlahnya distributor pupuk yang minim.

Menanggapi kedatangan puluhan aktivis tersebut, Kepala Dispertahorbun Bangkalan Puguh Santoso mengungkapkan, data penerima kartu tani sebanyak 67.245 petani merupakan data yang diinput tahun 2019. Saat ini sedang didataan ulang agar seluruh petani di Bangkalan bisa mengakses pupuk bersubsidi.

“Kami harap angka ini terus bergerak pada tahun 2020 ini. Dari angka 67 menjadi 76 ribu petani tahun 2020 ini,” tuturnya.

Dia mempredikasi, akan ada tambahan penerima hingga 80 ribu petani. Saat ini pihaknya sedang mengusahakan agar semua petani di Bangkalan bisa mendaftarkan RDKK-nya. Mengenai kesulitan penebusan pupuk bersubsidi, Puguh menjelaskan, harus ada blanko atau formulir.

KataPuguh,penebusan pupuk bersubidi menggunakan blanko tersebut, karena realisasi kartu tani belum 100 persen. Sehingga petani harus menggunakan formulir pembukaan rekening agar bisa menebus pupuk besubsidi.

“Di Bangkalan sendiri ada 6 distributor resmi,” terangnya.

Idealnya 6 distributor ini sudah cukup. Sebab selama ini, tidak ada kewalahan kinerja dari distributor untuk menjangkau wilayah kios di semua kecamatan di Bangkalan. Sedangkan jumlah kios ada lebih dari 100 unit.

“Kios ini kewenangan distributor dan dilanjutkan distributor ini tanggungjawab Petrokimia Gresik,” jelasnya.

Lelaki asli Kediri ini berjanji akan segera mengirim surat hasil audiensi dengan PMK yang menuntut distributormenambah kiosdengan merrekomendasikan untuk menambah kios. Sebab, kewenangan penambahan dan pengurangan kios ada di distributor.

Terlebih, jelas Puguh, yang bisa menganalisa perlunya ada penambahan atau tidak adalah distributor.

“Pada prinspnya kami melihat bahwa semakin dekatnya kios pada masyarakat akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk,” jelasnya.

Dia mengimbau, bahwa kuota pupuk sudah disediakan setiap kecamatan oleh distributor. Dia berharap, semua kios bisa melayani semua petani di desa yang ada di masing-masing di kecamatan.

Jangan sampai kios memprioritaskan pada desa lokasi kios itu berada. Sebab, dia melarang betul akan hal itu.

“Penebusan pupuk sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki. Tidak boleh lebih dari yang ditetapkan,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed