Ketika PMII Membedah RUU Pertanahan 2019

  • Whatsapp
PANTANG KENDUR: Para pengurus dan kader PK PMII Guluk-Guluk Sumenep bersikap tegas terhadap pemerintah yang cenderung menghadirkan kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Kabarmadura.id-Negara sebagai pemegang hak otoritatif atas kepemilikan tanah, mencanangkan berbagai kebijakan hukum atau rancangan peraturan perundang-undangan yang kurang melibatkan masyarakat. Bahkan ironisnya, keberpihakan pemerintah tampak sekali cenderung mendukung kepentingan-kepentingan korporasi, nyaris mengabaikan sepenuhnya rakyat petani.

HAIRUL ANAM, SUMENEP

Kantor MWCNU Guluk-Guluk disesaki oleh Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Guluk-Guluk, Sumenep, Selasa (24/9). Mereka melangsungkan Focus Group Discussion (FGD). Koordinator FNKSDA Sumenep sekaligus mantan Ketua I PC PMII Sumenep, Moh. Roychan Fajar, menjadi pemantik FGD.

Dalam kesempatan itu, setidaknya terdapat 6 poin penting yang mencuat. Pertama, sekalipun rezim Soeharto sebagai rezim yang otoritatif telah tumbang, tetapi kroni-kroni politiknya yang memiliki kepentingan sepihak dan merugikan publik masih terus bergentayangan di berbagai sektor kehidupan. Sehingga, rezim ini tidak berlebihan jika disebut sebagai rezim oligarki yang dalam beberapa kebijakannya malah berpihak pada pemodal.

Kedua, negara tidak konsisten, cenderung bergaruk ke arah suburnya modal, yakni kapitalisme. Tidak kepada isu-isu problem kerakyatan. Inilah fakta yang terjadi pada era Neo-Liberal.

Ketiga, di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan, membuat elemen masyarakat semakin jauh dengan problem-problem kerakyatan. Maka untuk apa pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dikembangkan, bahkan dengan disiplin bidangnya masing-masing, jika kemudian tidak diproyeksikan untuk membela atau menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan?

Keempat, jargon NKRI Harga Mati akan menjadi satu hal yang kosong idealisme jika malah mengabaikan persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Karena mencintai negara ini tidak harus tunduk dan patuh pada beberapa pola gerakan pemerintah yang tidak prorakyat. Akan tetapi, harus mengkritisinya dengan pemikiran-pemikiran segar yang solutif dan gerakan yang massif.

Kelima, pembangunan infrastruktur yang pada rezim ini terus digalakkan, rupanya tidak hanya kepentingan mobilisasi dan pemerataan ekonomi, akan tetapi terdapat maksud tertentu di balik itu semua. Salah satunya adalah untuk menghelat karpet merah bagi para pemodal guna tertarik berinvestasi di Madura, hingga pada akhirnya nanti merugikan rakyat, karena sumber daya alamnya terus dihabisi.

Keenam, konsep ke-Islaman kita hari ini yang seringkali diistilahkan sebagai Islam Nusantara rupanya banyak yang menyalahpahami. Seakan-akan Islam Nusantara ini adalah Islam yang damai, lembek, lentur, dan kalem. Akan tetapi, jika menilik sejarah perjuangan Islam Nusantara ini adalah Islam yang selalu melawan atas kekejaman penguasaan belanda oleh para sufi, seperti di Jombang. Kiai-kiai NU, KH. Hasyim Asy’ari melakukan perlawanan terhadap pabrik tebu yang ters memeras rakyat dan cendrung menindas kalangan yang lemah. Semestinya studi ke-Islman kita hari ini harus merujuk pada pemaknaan Islam Nusantara yang komprehensif yang keberpihakannya kepada rakyat sangat jelas.

Ketua PK PMII Guluk-Guluk Moh. Faiq, menarik garis benang atas keenam poin FGD di atas. Menurutnya, persoalan yang kita saksikan hari ini terkait regulasi undang-undang yang tidak prorakyat dan cenderung berpihak pada kepentingan feodal, merupakan  mata rantai persoalan yang merembet pada semakin mudahnya masyarakat melepas tanahnya sebagai sumber mata pencaharian, di samping itu sistem perekonomian mereka, rakyat, semakin dijepit. otomatis ketika mereka sudah berada dalam kondisi yang serba kesulitan, membuat mereka tergiur kepada hal-hal yang bernilai materi, sekalipun harus ditukar dengan sesuatu yang penring yang mereka miliki.

“Untuk itu sebagai satu solusi problem kerakyatan ini yang sangat akut, perlu kita mengkoreksi ulang studi-studi ke-Islaman kita yang harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin bidangnya masing-masing, harus diproyeksikan untuk memperjuangkan dan menyelesaikan persoalan kerakyatan. Hal ini bisa kita lakukan dengan terus membangun relasi kuat dan belajar kepada rakyat, menjadikan mereka sebagai bagian utuh dari kita,” paparnya.

Solusi lainnya, tambah Faiq, juga berupa dengan menyegarkan kembali pemahaman ke-Islaman kita yang seringkali disebut dengan Islam Nusantara sebagai spirit keagamaan yang menumbuhkan semangat perjuangan memberantas hegemoni kolonial pemodal, dengan mengacu pada sejarah perjuangan para tokoh Islam Nusantara di Jombang yang ikut serta dalam mendampingi masyarakat menumpas tuntas konflik penindasan oleh pabrik tebu.

“Dengan demikian, relugasi perundang-undangan yang dirancang oleh pemerintah, terus dikaji dan jika terdapat berbagai ketimpangan, spirit untuk membela rakyat akan terus diperjuangkan,” tegas Faiq.

PERNYATAAN SIKAP PK PMII Guluk-Guluk

Bismillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Tuhan YME, Sang Penguasa Jagad Raya tanpa mengorbankan keadilan hamba-Nya. Menyatakan sikap atas kebijakan pemerintah yang menindas rakyat:

  1. Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Guluk-Guluk Memperingati Hari Tani Nasional 2019 sebagai wujud pembebasan dari segala bentuk penindasan dan kembalinya kedaulatan untuk rakyat.
  2. Kami, sebagai bagian dari problem kerakyatan yang berkepanjangan, mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah yang dominan memihak kepada kepentingan pemodal.
  3. Kami, sebagai korban dari ketimpangan kebijakan, mengajak dan berupaya menyadarkan rezim infrastruktur agar tidak tunduk di bawah kepentingan pemodal.
  4. Kami, sebagai gerakan kerakyatan yang senantiasa menyuarakan keadilan, meminta untuk segera menghentikan tindakan otoriter dalam penegakan kebijakan rencana undang-undangan pertanahan.

Selamat Hari Tani Nasional 2019, Tanah untuk Rakyat, Bukan Korporat…!

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *