oleh

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Gelar Webinar Bersama STAIM dan OJK

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Dalam rangka memulihkan perekonomian setelah dilanda wabah Covid-19, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIM) Sumenep bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim menggelar Web Seminar (Webinar) terkait Sosialisasi Literasi Keuangan, Selasa (17/11/2020)

Webinar nasional ini dikuti 333 peserta. Terdiri dari akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, industri jasa keuangan dan masyarakat umum yang tergabung dalam aplikasi zoom meeting. Webinar mengangkat tema “Strategi Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Kabupaten Sumenep”.

Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah yang didapuk sebagai keynote speaker, Ketua STAIM Tarate Sumenep Ubaidillah Cholil sebagai opening speech, Kepala Regional IV OJK Jawa Timur Bambang Multi Riyadi sebagai speaker, dan Mohammad Sholeh dari akademisi selaku moderator.

Dalam sambutannya, Kiai Ubaidillah Cholil menyampaikan banyak terima kasih kepada Said Abdullah yang selama ini memberikan berbagai bantuan, mulai dari semangat untuk memotivasi dan memberikan bantuan secara materi hingga saat ini kampus tersebut sudah menaungi tiga program studi (prodi), yaitu prodi hukum keluarga Islam (HKI), ekonomi syariah, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI).

Sebagai respon terhadap persoalan masyarakat, maka dirasa perlu STAIM memberikan tawaran solusi. Sehingga dengan acara tersebut, pihaknya berharap agar dalam pengelolaan keuangan, menjadi pandai berinvestasi.

“Sebab bukan seberapa besar finansial yang kita punya, tapi seberapa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, maka dari itu kami sangat berharap dengan adanya program ini, bisa menjadi solusi terhadap persoalan perekonomian,” ungkapnya.

Pada seminar yang sekaligus digelar kuliah umum itu, MH Said Abdullah secara khusus mengusung tema kebijakan pemerintah terhadap UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan Industry Financial Technology.

Said mengungkapkan, Organitation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, keterampilan, motivasi serta keyakinan.

“Pada kenyataannya tidak hanya Sumenep, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami masalah perekonomian, sebab adanya wabah Covid-19 ini, maka pemahaman literasi keuangan tidak hanya dipahami pemerintah, tetapi masyarakat juga,” katanya.

Secara pribadi, politisi daerah pemilihan (dapil) Madura itu sudah melakukan berbagai upaya atau percontohan dalam memberikan bantuan penunjang perekonomian. Terhitung sejak awal tahun 2020 ini, setiap bulan memberikan 20 ribu paket sembako dan membantu lembaga pendidikan (kampus), salah satunya senilai Rp75 juta di STAIM yang diambil dari kantong pribadi.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi motivasi dan meringankan beban masyarakat, sementara upaya pemerintah dalam membantu memulihkan perekonomian juga meluncurkan berbagai bantuan mulai program pengamanan pangan, menaikkan nilai bantuan seperti PKH, penggratisan listrik, dan berbagai bantuan sosial lainnya.

“Pemerintah menyediakan Rp200 triliun untuk mengganjal perut rakyat, juga untuk mensupport program UMKM, sehingga dampaknya perekonomian akan tetap kembali stabil setelah mewabahnya Covid-19,” imbuhnya.

Secara literasi, Komisi 11 DPR RI juga sepakat berinisiatif untuk merancang undang-undang reformasi keuangan, yang berimplementasi untuk penguatan terhadap lembaga keuangan. Sehingga pemerintah bisa mengintervensi, misalnya memudahkan mengakses di bank.

Ia menjelaskan, pemahaman terhadap praktek keuangan bisa dijadikan masyarakat sebagai pijakan dalam memilih jenis investasi. Sehingga pemahaman inklusi keuangan yang penyediaan akses keuangan keberbagai layanan dengan aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung.

“Pada praktiknya, masyarakat sudah dilatih keluar masuk bank, misalnya dalam mengambil dan memproses bantuan PKH dan beberapa bantuan lainnya, sehingga kebiasaan itu dapat mendarah daging di masyarakat,” paparnya.

Yang penting dipahami, bersama dengan perkembangan zaman, masyarakat tidak lagi bertransaksi secara manual menggunakan uang, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, transaksi bisa menggunakan handphone dan kemudahan yang lainnya.

Pemahaman seperti itu, juga harus dikampanyekan bersama. Termasuk seluruh negara maju seperti Amerika dan negara-negara lainnya, dalam mengembangkan produktivitas perekonomian, mempunyai hutang yang jauh lebih besar dari Indonesia. Sebab, paradigma kemajuan memang didasarkan bagaimana caranya mengelola keuangan lebih baik.

“Di sebagian negara sudah menerapkan itu, bangun tidur jika ingin membeli sesuatu cukup dengan meng-klik HP semuanya sudah bisa didapatkan, kemudahan seperti ini ada nilai transaksi yang akan kembali kepada masyarakat keuntungannya,” pungkasnya. (ara/waw).

Komentar

News Feed