Ketua Dewan Tegaskan Refocusing Tidak Perlu Persetujuan DPRD

  • Whatsapp
(KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) FATHOR ROHMAN: Ketua DPRD Pamekasan 

Kabarmadura.id/Pamekasan-Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) yang melanda Indonesia, menjadikan adanya perubahan formula anggaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan.

Terdapat sejumlah anggaran yang harus direalokasi atau refocusing untuk penanganan wabah Covid-19 dan dampak dari wabah tersebut. Pihak eksekutif Pamekasan sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono, terdapat sebanyak Rp68 miliar anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19 beserta dampak dari wabah tersebut.

Bacaan Lainnya

Anggaran tersebut, adalah hasil realokasi atau refocusing anggaran yang telah dibahas dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran di Kabupaten Pamekasan.

Terhadap penganggaran melalui refocusing tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Fathor Rohman menegaskan bawha sudah menjadi ranah eksekutif. Eksekutif diberikan keleluasaan untuk mengatur realokasi anggaran tanpa harus meminta persetujuan DPRD.

“Covid-19 merupakan bencana nasional. Pergeseran anggaran wajib dilakukan untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Dalam pergeserannya, tidak wajib dibahas oleh DPRD. Tapi nanti DPRD diberi tahu terhadap hasil pergeserannya,”ungkapnya, MInggu (26/4/2020).

Dia juga menuturkan, dalam pengaturan realokasi anggaran itu, sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri), sehubungan dengan kebencanaan yang sedang terjadi, harus ditangani secara cepat dan cermat.

“Secara aturan sudah jelas dalam permendagri, karena kami akan melakukan pengawasan terhadap peruntukan anggaran yang dipergunakan,” ujarnya.

Mantan kepala Desa Poto’an Daya, Kecamatan Palengaan itu mengutarakan, untuk lebih konkret dalam memutus mata rantai memang pemerintah mulai dari nasional, regional hingga bagian desa mendapat mandat agar bersatu padu untuk melakukan tindakan preventif terhadap sebaran Covid-19.

“Yang jelas anggaran yang tidak terpakai nanti akan dikembalikan kepada kas daerah untuk dipergunakan kepada hal yang lain. Semoga anggaran yang telah diperuntukan tidak terpakai semua,” pungkasnya. (rul/bri/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *