Ketua DPRD Pamekasan Apresiasi Penyaluran JPS UMKM

  • Bagikan
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) JAMIN; Plt Kepala Diskop dan UMKM Pamekasan Abdul Fata bersama Ketua DPRD Pamekasan Fathorrohman saat mengunjungi kediaman PKL yang belum menerima JPS.  

Kabarmadura.id/Pamekasan -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathorrohman, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, atas gerak cepat dalam penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah setempat.

Hal itu disampaikan, ketika dirinya bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan,  mengunjungi salah satu pedagang kaki lima (PKL) yang belum masuk data penerima JPS UMKM tahap pertama.

Usai dikunjungi Ketua DPRD Pamekasan, PKL yang beralamatkan di Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan itu, secara cepat langsung didata untuk memperoleh JPS pada periode berikutnya.

“Saya sangat mengapresiasi terhadap kinerja Kepala Diskop Pamekasan yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran,” ungkapnya, Senin (1/6/2020).

Lebih lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, dengan berdiskusi langsung bersama masyarakat, pemerintah bisa mengetahui secara pasti penyebab belum diterimanya khusus para pelaku UMKM oleh warga yang terdampak.

Selain itu, dengan terjun langsung ke lapangan, pemerintah juga bisa mengetahui secara pasti data riil penerima bantuan sosial (bansos) tersebut, sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih data penerima bantuan bisa diminimalisir.

“Bantuan ini kan berasal dari berbagai sumber, ada dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi, dan ada dari pemerintah daerah, ada yang dari pemerintah desa, tidak elok juga kalau misalnya ada warga yang menerima bantuan double, makanya kali ini bisa komunikasi langsung kepada masyarakat,” paparnya.

Dia juga berharap, setiap pendataan kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bisa terus dilakukan secara akurat, agar warga yang memang berhak mendapatkan bisa menerima bantuan secara utuh dari pemerintah.

“Mudah-mudahan kedepannya pendataan PKL di Kabupaten Pamekasan itu lebih selektif lagi,” tukasnya.

Baca juga  Gorong-Gorong 20 Tahun Tanpa Perbaikan, Warga Kamal Protes

Sementara itu, Plt Kepala Diskop UMKM Pamekasan Abdul Fata memastikan PKL yang tidak tercover dalam data penerima JPS tahap pertama, dipastikan akan menerima JPS senilai Rp600 ribu pada periode berikutnya. Dengan catatan, para PKL tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) pemerintah lainnya.

“Dengan catatan mereka tidak data ganda, maksudnya kami kan memiliki aplikasi, ketika data tersebut ganda maka akan tersisolir satunya, sehingga nanti jika kami mendapatkan data seperti ini kami masukan ke program dulu,” jelasnya.

Terpisah,  Habiburrahman seorang PKL yang masih belum mendapatkan JPS menyampaikan terimakasih atas kehadiran Ketua DPRD Pamekasan, untuk sekedar mengetaui nasibnya. Dirinya berharap juga bisa mendapatkan bantuan berupa JPS layaknya para PKL lainnya.

“Terima kasih kami sampaikan, kami berharap juga mendapatkan bantuan seperti para PKL lainnya,” katanya penuh harap. (rul/pin)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan