oleh

Ketua DPRD Pamekasan Ungkap Penyebab Meredupnya Wacana Tol Madura

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Harapan Madura untuk memiliki jalan tol sendiri sebagaimana wilayah lain seperti Pulau Jawa dan Sumatera, hingga saat ini belum menemui kepastian dan belum mendapat respon serius dari pemerintah pusat.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman, belum adanya respon dari pemerintah pusat itu, bukan lantaran tidak ada usaha untuk mempertanyakannya. Fathor mengaku, hingga saat ini masih berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat Madura tersebut.

Selain mempertanyakan, pihaknya juga telah melakukan kajian yang cukup matang tentang keinginan pembangunan tol di Madura. Bahkan, meski tidak secara formal, pihaknya telah berbicara banyak hal mengenai tol Madura dengan tokoh-tokoh nasional dan regional.

Aspirasi tokoh dan masyarakat Madura itu juga diklaim telah disampaikan ke  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Harapan itu lebih disampaikan melalui komunikasi politik, karena menurutnya sedikit lebih mudah, karena Bappenas diduduki oleh politikus dari partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kami sudah komunikasikan dengan banyak pihak, termasuk dengan bappenas,” ucapnya.

Namun Fathor melihat, hingga saat ini dirinya tidak melihat ada spirit yang sama antara pihaknya dengan tiga pemerintah kabupaten (pemkab) lainnya di Madura. Hanya Kabupaten Sumenep yang menurutnya ikut membantu komunikasi terkait hal ini ke pemerintah pusat.

Terlebih, pihaknya juga belum pernah membicarakan terkait pembangunan tol Madura secara serius dengan ketiga kabupaten lain di Madura.Namun dia berjanji, dalam waktu dekat akan mengajak keempat pemkab di Madura untuk mendiskusikan recana ini secara serius.

Sayangnya,ungkap Fathor, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala. Di antaranya yaitu bergulirnya stigma negatif mengenai wacana pembangunan tol Madura sebagai awal dari merajalelanya kemungkaran di Madura.

Hal itu menurutnya merupakan pandangan yang sempit dari pihak-pihak yang tidak melihat sejumlah fakta yang terjadi mengenai Pulau Madura pasca adanya Jembatan Suramadu. Menurutnya, Jembatan Suramadu pada awalnya mendapat stigma buruk yang sama dengan wacana tol Madura.

Tapi pada kenyataannya, Madura hingga saat ini baik-baik saja dan bahkan menjadi tambah maju. Fathor mengatakan, prediksi-prediksi negatif itu dapat dikendalikan dengan peraturan daerah (perda) di masing-masing kabupaten.

Dengan adanya perda di masing-masing kabupaten, tegasnya, segala kekhawatiran masyarakat dapat dikontrol oleh perda sehingga kekhawatiran tersebut tidak terjadi.

“Kalau soal maksiat itu bisa dikontrol denga perda,” tutupnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed