oleh

Ketua Komisi B DPRD Jatim Dorong Pabrikan Tingkatkan Harga Beli Tembakau

Kabarmadura.id/Pamekasan-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, menentukan brek event point (BEP) tembakau tahun 2020. Agar BEP itu betul-betul berpihak pada petani, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, mendorong pabrikan untuk meningkatkan harga beli temabakau petani.

Catatan Kabar Madura, Disperindag Pamekasan telah menetapkan tiga kategori BEP. Rinciannya, untuk tembakau bawah (sawah) senilai Rp32.708. Tembakau tengah (tegal) Rp41.499, dan tembakau atas (gunung) Rp54,437.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa menyampaikan, pihaknya sudah memanggil sejumlah rekanan, termasuk pabrik-pabrik rokok yang ada di Jawa Timur berkenaan dengan optimalisasi serapan tembakau petani.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong pabrikan untuk menentukan harga beli yang maksimal terhadap tembakau petani. Hal itu bertujuan, agar kesejahteraan petani tembakau dapat terjamin dengan baik.

“Kami mendorong pabrikan untuk membeli tembakau petani dengan harga maksimal,” ungkapnya, Selasa (30/6/2020).

Politikut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar harga tembakau musim ini berpihak kepada petani. Sebab, kebijakan harga tembakau merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, pria asal Kabupaten Sampang itu berencana untuk memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, untuk membahas persoalan tata niaga tembakau yang tidak kunjung berpihak pada petani.

“Sebenarnya tembakau ini sama dengan garam, sudah menjadi domain pemerintah pusat. Kami di Komisi B hanya bisa mengadvokasi kepada pemerintah pusat agar harga tembakau, tidak seperti yang terjadi saat ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Pamekasan Ahmad Sjaifudin mengatakan, dalam menentapkan BEP, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distan PHP) Pameaksan dalam menentukan berbagai indikator. Diantaranya, ongkos untuk biaya olah tanam, biaya mengolah lahan, biaya  pupuk, harga air dan lain sebagaimanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan sanksi pada pabrikan yang tidak membeli tembakau petani sesuai dengan ketentuan BEP. Pihaknya hanya bisa mendorong agar pabrikan membeli tembakau petani minimal sesuai dengan BEP yang telah ditentukan.

“Karena memang tidak diatur di dalam perda, sifatnya itu hanya sebagai imbauan saja, sebab BEP itu dibahas bersama dengan pabrikan dan asosiasi petani tembakau,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pamekasn Fathor Rohman mengatakan, sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para petani tembakau, utamanya dalam menjaga stabilisasi harga jual, pihaknya saat ini sedang melakukan beberapa perubahan terhadap isi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga Tembakau.

“Revisi perda masih kami bahas, nanti ada klausul yang akan dimasukkan terkait harga jual tembakau, serta sanksi pada pabrikan yang tidak mengikuti ketentuan harga beli tembakau,” pungkasnya. (rul/pin)

 

 

Komentar

News Feed